Infografis
Suara.com - Pembelian helikopter AgustaWestland AW 101 kini menjadi polemik karena terkesan ada saling lempar tanggungjawab.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat dari Fraksi Gerindra Fadli Zon menganggap sudah biasa terjadi miskoordinasi di internal pemerintah.
"Saya kira ini bukan juga suatu hal baru miskoordinasi seperti ini. Kadang di dalam satu rumah di dalam pemerintahan sekarang ini bisa berbeda-beda. Seperti waktu lalu kalau kita lihat ada kenaikan STNK saling lempar," kata Fadli di DPR, Jakarta, Selasa (7/2/2017).
Menurut Fadli untuk mengetahui siapa yang bertanggungjawab atas pembelian pesawat tersebut bisa dilacak dengan cara menelusuri dokumen pembelian.
Dari sana, kata dia, pemberi rekomendasi dan pengambil keputusan akan ketahuan.
"Jadi dari situ saya kira tidak bisa dibantah lagi siapa sebetulnya yang punya otoritas untuk pengajuan dan pembelian helikopter tersebut," kata dia.
Fadli berharap masalah ini diselesaikan secara transparan.
Sebelumnya, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu mengaku tidak tahu proses pembelian helikopter tersebut.
"Begini, itu dulu pesawat kepresidenan. Pesawat presiden itu melalui sekretariat negara. Uangnya dari setneg. Jadi menteri pertahanan nggak tahu apa-apa, dia nggak tahu apa-apa," kata Ryamizard usai rapat dengan Komisi I DPR, Jakarta, Senin (6/2/2017).
Pembelian helikopter tersebut heboh karena dulu ditolak Presiden Joko Widodo karena dianggap belum waktunya.
