Dahlan Tak Datangi Pemeriksaan, Keluarga: Sedang Tak Enak Badan

Siswanto Suara.Com
Senin, 06 Februari 2017 | 13:22 WIB
Dahlan Tak Datangi Pemeriksaan, Keluarga: Sedang Tak Enak Badan
Tersangka Dahlan Iskan menjalani sidang perdana kasus pelepasan aset BUMD Jawa Timur di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (tipikor) Surabaya di Juanda, Sidoarjo, Jawa Timur, Selasa (29/11). (Antara)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Mantan Menteri BUMN Dahlan Iskan tidak menghadiri jadwal pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik Kejaksaan Agung di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur terkait dengan pengadaan mobil listrik.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Richard Marpaung mengatakan ada anggota keluarga Dahlan Iskan yang datang dan memberikan surat pemberitahuan mengenai alasan tidak bisa hadir di persidangan.

"Hari ini DI (Dahlan Iskan) tidak hadir dan ada perwakilan keluarga yang sudah memberikan surat pemberitahuan kepada kami," katanya di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dikutip dari Antara, hari ini.

Dia mengatakan pemeriksaan dilakukan di kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur karena sampai dengan saat ini Dahlan Iskan statusnya masih sebagai tahanan kota dan tidak bisa bepergian ke luar kota.

"Ada sekitar lima orang dari Kejaksaan Agung yang datang hari ini, tetapi karena DI tidak datang, kemungkinan akan dilakukan pemanggilan lagi pada pekan depan," katanya.

Sementara itu, perwakilan keluarga Dahlan Iskan, Miratul Mukminin, saat datang ke kantor Kejaksaan Tinggi Jawa Timur mengatakan kedatangannya ke kantor tersebut ingin memberikan surat pemberitahuan.

"Pak Dahlan tidak bisa hadir karena kondisinya kurang enak badan atau sakit, selain itu juga masih belum di dampingi dengan pengacara terkait dengan kasus ini," katanya.

Dalam kasus mobil listrik, Dahlan Iskan ditetapkan tersangka berdasarkan surat perintah penyidikan yang dikeluarkan Kejagung pada 26 Januari lalu. Sprindik itu terkait dugaan korupsi pengadaan 16 unit mobil jenis electric mikrobus dan electric executive bus. Atas kasus ini negara diduga mengalami kerugian sampai dengan Rp32 miliar.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI