Perang Narkoba Renggut 7.600 Nyawa, Gereja Katolik Kecam Duterte

Tomi Tresnady Suara.Com
Minggu, 05 Februari 2017 | 01:25 WIB
Perang Narkoba Renggut 7.600 Nyawa, Gereja Katolik Kecam Duterte
Puluhan orang yang tergabung dalam persaudaran korban Napza Indonesia melakukan aksi protes terhadap Presiden Rodrigo Duterte di depan kedubes Filipina, Jakarta, Selasa (11/10). [suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Hampir 80 persen dari 100 juta jiwa penduduk Filipina beragama Katolik dan tidak seperti di banyak negara lain yang persoalan keyakinan sudah mulai memudar, mayoritas rakyat negara itu masih menjalani kewajiban agamanya dengan antusias.

Dalam wawancara dengan Reuters pada tahun lalu, lebih dari puluhan pendeta menyatakan bahwa mereka belum memastikan bagaimana melawan pembunuhan yang mendapatkan dukungan masyarakat terhadap kampanye Duterte itu.

Beberapa di antara mereka menyatakan bahwa menentang Duterte akan menghadapi bahaya. Duterte juga mengutuk Paus karena menyebabkan lalu lintas macet saat kunjungannya pada 2015 kunjungannya dan baru-baru pekan ini menyampaikan keterusterangannya terkait pastor yang dia dituduh memiliki istri, terlibat dalam tindakan homoseksual, menyalahgunakan dana negara dan menganiaya anak-anak.

Terkait tuduhan bahwa banyak pedagang narkoba dan pengguna telah menjadi korban pembunuhan ekstrayudisial itu, uskup mengatakan "setiap orang memiliki hak agar dianggap tidak bersalah sampai terbukti bersalah", dan hukum harus ditaati.

Baca Juga: Duterte Sebut Filipina Kemungkinan Darurat Militer

"Kami juga harus mengutamakan reformasi terhadap polisi nakal dan hakim korup," katanya.

Surat keuskupan itu dibacakan selama misa Sabtu sore di depan jemaat yang beranggotakan 50 orang, kebanyakan perempuan, di dalam kubah gereja St Yosef, kompleks Camp Crame, markas Kepolisian Nasional Filipina di Manila.

Romo Jojo Borja, seorang pendeta di Camp Crame, menyatakan bahwa situasi saat ini sulit bagi pastor, terutama mereka yang dipekerjakan oleh pemerintah.

"Kami harus selalu berada di tengah. Saat kami bicara menentang pemerintah, kami bisa ditendang dari pelayanan kepada umat. Terkadang kami diminta untuk bertanya tentang loyalitas kami," katanya.

Surat kepausan itu keluar kurang dari sepekan setelah Duterte menangguhkan semua kegiatan operasional kepolisian dalam memberantas narkoba karena adanya praktik korupsi yang mengakar di pasukan tersebut.

Baca Juga: Tokoh Katolik Kutuk Rencana Eksekusi Mati Harian Presiden Duterte

Presiden menberikan tugas kepada badan penanggulangan narkoba dan menginginkan militer mendukung pemberantasan narkoba.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI