Infografis
Para penyelidik mengambil barang bukti, termasuk foto-foto peluru dan pisau yang masih terdapat goresan bekas luka, kebakaran, dan beberapa korban luka akibat beberapa gagang senapan atau tongkat bambu.
Memburuknya etnis Rohingya yang tidak berkewarganegaraan, sekitar 1,1 juta di Rakhine hidup seperti kondisi apartheid, itu menjadi biang perpecahan antara Myanmar dan Bangladesh.
Pemerintah Meninjau Laporan Myanmar sebagai negara berpenduduk mayoritas Buddha yang dipimpin oleh peraih Nobel Perdamaian Aung San Suu Kyi menyangkal semua tuduhan pelanggaran HAM di wilayah utara Rakhine dengan menyatakan bahwa upaya penanggulangan pemberontakan sedang berlangsung.
Di Yangon, juru bicara Presiden Htin Kyaw, Zaw Htay, menyatakan bahwa pemerintah belum melihat laporan PBB tersebut.
"Kami akan meninjau laporan PBB itu dan akan menanggapinya, bisa melalui pernyataan resmi atau tanggapan pribadi," kata Zaw Htay.
Pada saat menolak para penyelidik dan sejumlah wartawan independen untuk memasuki wilayah tersebut, para pejabat Myanmar menuduh warga Rohingya dan para pengungsi mengarang cerita pembunuhan, penganiayaan, pemerkosaan massal, dan pembakaran bekerja sama dengan para pemberontak yang mereka anggap sebagai teroris Rohingya berjaringan dengan ISIS di luar negeri.
Zein mendesak reaksi keras dari masyarakat internasional dan menyatakan bahwa pemerintah Myanmar harus bertanggung jawab atas pelanggaran HAM berat terhadap rakyatnya sendiri.
Laporan tersebut menyatakan bahwa serangan di Rohingya tampaknya meluas dan sistematis sebagai indikasi kejahatan kemanusiaan.
Bangladesh memastikan menempatkan umat Islam Rohingya yang melarikan diri dari kekerasan di Myanmar itu ke sebuah pulau di Teluk Benggala, demikian kata seorang menteri Bangladesh, Rabu (1/2) lalu.
Para pengamat mengatakan pulau itu tidak layak huni. Namun menteri tersebut menyatakan bahwa penempatan itu bersifat sementara karena pada akhirnya Myanmar harus memulangkan kembali etnis Rohingya itu. [Antara]
