Infografis
Suara.com -
Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono mengungkapkan awal beberapa bulan yang lalu diingatkan agar berhati-hati karena ada penyadapan telepon. Pernyataan Yudhoyono menyusul adanya pengakuan pengacara terdakwa perkara dugaan penodaan agama Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) memiliki bukti adanya percakapan telepon antara Yudhoyono dan Ketua MUI Ma'ruf Amin.
"Saya dengar pada awal September, setelah kembali dari Jawa Tengah dan Jawa Barat, disuruh hati-hati. Saya diberi info bahwa 'telepon bapak dan anggota tim lain disadap,'" kata Yudhoyono dalam konferensi pers di Wisma Proklamasi 41, Jakarta Pusat, sore ini.
Yudhoyono menambahkan sebulan yang lalu sahabatnya menyampaikan bahwa dia takut menerima telepon Yudhoyono karena kekhawatiran disadap.
"Satu bulan lalu, saya dapat telepon dari sahabat dekat saya, tidak berani terima telepon saya karena diingatkan oleh orang di lingkar kekuasaan, hati-hati telepon kalian disadap. Lalu kalau sekarang ini komunikasi lewat utusan atau catatan," katanya.
"Saya belum tahu salah saya, disadap," Yudhoyono menambahkan.
Yudhoyono mengingatkan dirinya sebagai mantan presiden mendapatkan pengamanan paspampres.
"Baik orangnya, obyeknya, kegiatannya, dan kerahasiaan pembicaraannya," katanya.
"Jadi menurut saya, antara yakin dan tidak yakin, apa iya saya disadap," kata dia.
Isu penyadapan berawal dari pertanyaan pengacara Ahok, Humprey Djemat, kepada Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin di persidangan kedelapan perkara Ahok. Dia menanyakan apakah sebelum pertemuan dengan pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni, Ma'ruf ditelepon Yudhoyono untuk meminta mengatur pertemuan dan segera mengeluarkan pendapat dan sikap keagamaan atas pernyataan Ahok ketika mengutip surat Al Maidah ayat 51.
"Apakah pada hari Kamisnya (6/10/2017), sebelum bertemu paslon Jumat, ada telepon dari Pak SBY jam 10.16 WIB yang menyatakan, pertama mohon diatur pertemuan dengan Agus dan Sylvi bisa diterima di kantor PBNU, kedua minta segera dikeluarkan fatwa penistaan agama?" kata Humprey.
