Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo menilai kemakmuran dan kesejahteraan yang ingin diwujudkan bukan untuk perorangan atau sekelompok orang. Melainkan untuk seluruh rakyat Indonesia.
Hal ini disampaikan Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (31/1/2017).
"Kembali saya tegaskan bahwa kemakmuran yang kita wujudkan adalah kemakmuran bersama, kemakmuran yang berkeadilan, kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Inilah tantangan besar yang kita hadapi sejak Indonesia merdeka, sampai saat ini terus kita perjuangkan," kata Jokowi.
Dia menjelaskan untuk mewujudkan kemakmuran tersebut diperlukan tiga dasar pokok. Pertama keberpihakan pemerintah, kedua usaha bersama dengan semangat persatuan dan gotong royong. Ketiga adalah upaya mencapai kemakmuran yang berkeadilan harus bersifat inklusif tanpa membeda bedakan suku, agama, ras, dan aliran kepercayaan (SARA).
Baca Juga: Inovasi Era Jokowi: Bank Wakaf, Upaya Atasi Ketimpangan Sosial
"Semua warga negara tanpa kecuali harus mendapat kesempatan yang sama," ujar dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menuturkan, Pada Desember 2016 lalu dirinya telah memerintahkan Menteri Koordinator Perekonomian untuk mengkaji sebuah kebijakan komprehensif guna mengatasi ketimpangan ekonomi sosial yang terjadi selama ini.
"Meskipun kita tahu tingkat ketimpangan ekonomi sosial sejak 2015 mengalami perbaikan, kalau diukur dari gini rasio yang turun dari 0,41 menjadi 0,39. Namun ketimpangan ini masih perlu kita usahakan agar menjadi lebih baik," tandas dia.
