Infografis
Fajar mengatakan pemberhentian Patrialis tidak perlu menunggu penyelidikan KPK, jika hasil penyelidikan Dewan Etik sudah menemukan unsur-unsurnya. "Soal etik menjadi penting kalau memang ada pelanggaran yang serius maka pemberhentian hakim tidak perlu menunggu proses dari KPK. Jadi kalau di level di majelis kehormatan hakim sudah terbukti tidak perlu menunggu proses hukumnya selesai,"tutur Fajar.
Fajar menambahkan, MK juga akan mengajukan surat kepada Presiden Joko Widodo yang berisi permintaan untuk pemberhentian sementara kepada Patrialis Akbar. "Nanti ketua kirim surat ke presiden, sambil MK juga berkirim surat agar presiden mencari pengganti. Karena Pak Patrialis hakim yang dulu diusulkan oleh presiden, "paparnya.
Dalam kasus tersebut, KPK menetapkan empat orang menjadi tersangka dari sebelas orang yang diamankan pada Rabu (25/1/2016). Keempat tersangka yaitu Patrialis Akbar, Basuki Hariman, Kamaludin (perantara Patrialis dengan Basuki), dan Ng Fenny.
Baca Juga: Jokowi Tak Bisa Sembunyikan Kekecewaan Usai Patrialis Dibekuk KPK
