Cek Fakta
Peranan guru amatlah penting dalam menanamkan pendidikan dan nilai-nilai moral dalam proses pendidikan anak. Oleh karena guru pula karakter anak bangsa dengan segala nilai-nilai ke-Indonesiaannya dapat terbentuk.
"Peran guru sangat penting dalam pendidikan dan ia harus menjadi sosok yang mencerahkan, yang membuka alam dan pikir serta jiwa, memupuk nilai-nilai kasih sayang, perilaku, moralitas, dan kebhinnekaan. Inilah sejatinya pendidikan karakter yang menjadi inti dari pendidikan yang sesungguhnya," kata Presiden Joko Widodo saat membuka Rembuk Nasional Pendidikan dan Kebudayaan (RNPK) Tahun 2017, di Jakarta International Expo, Kemayoran, Jakarta Pusat, Kamis (26/1/2017).
Mengingat pentingnya pendidikan karakter tersebut bagi masa depan anak bangsa di tengah perkembangan teknologi informasi yang begitu cepat, Kepala Negara mengingatkan kepada para guru dan anak-anak untuk senantiasa membentengi diri dari pengaruh-pengaruh negatif yang mungkin saja merasuk secara tidak disadari. Sebab, pengaruh-pengaruh negatif tersebut dikhawatirkan dapat melunturkan nilai-nilai kebhinnekaan yang telah dimiliki bangsa Indonesia.
Baca Juga: Bagikan KIP, Jokowi Berpesan Tak Boleh untuk Beli Pulsa
"Perlu kita sadari bersama bahwa modernisasi dan teknologi ini juga perlu dipagari sehingga yang negatif itu tidak menginfiltrasi anak-anak kita. Perubahan kultur budaya, kalau kita lihat sekarang ini, juga mulai menyerang kita. Baik budaya barat maupun budaya dari negara-negara yang lain sehingga bisa melunturkan nilai-nilai kebhinnekaan kita," terang dia.
Jokowi juga mengajak seluruh pihak untuk kembali membiasakan diri terhadap nilai-nilai kesantunan dan budi pekerti sebagaimana yang telah menjadi nilai dasar bangsa Indonesia sejak lama. Oleh karenanya, nilai-nilai dasar tersebut haruslah disampaikan kepada anak-anak bangsa secara terus menerus.
"Nilai-nilai budi pekerti, kesopanan, dan kesantunan yang sudah menjadi karakter ke-Indonesiaan kita ini harus terus menerus disampaikan kepada anak-anak. Karena penghancuran sebuah negara bukan lagi lewat perang atau penguasaan teritori. Sekarang ini negara menguasai negara lain dimulai dari perang ideologi, penyerangan pada sisi ekonomi, penyerangan pada sisi mentalitas, penyerangan sosial budaya," ungkap dia.
Untuk menumbuhkan kesadaran terhadap nilai-nilai tersebut, dibutuhkan pembelajaran sedari dini. Anak-anak juga perlu didekatkan kepada lingkungan sosial agar tumbuh kepekaan terhadap lingkungan sosialnya.
"Saya ingin agar di pendidikan kita yang namanya ekstrakurikuler ini diwajibkan kepada anak-anak. Kemudian kegiatan kemasyarakatan, kegiatan sosial, ini juga perlu dirancang. Saya tidak tahu bisa sebulan atau dua bulan sekali misalnya mengunjungi panti jompo. Biar ada rasa sosial anak-anak kita," tegas dia.
Mantan Gubernur DKI Jakarta merasa bahwa belakangan ini kegiatan-kegiatan sosial tersebut sudah mulai ditinggalkan sehingga kepekaan sosial dan budaya tersebut makin tergerus. Menurutnya, anak-anak usia sekolah perlu diperkenalkan kepada saudara-saudara sebangsanya yang berasal dari daerah-daerah lainnya. Hal tersebut tentu untuk lebih memperkaya wawasan terhadap keberagaman bangsa.
"Kita tidak perlu pergi kunjungan ke luar negeri. Anak-anak cukup diajak ke provinsi yang lain untuk mengenalkan saudara-saudaranya yang berada di pulau yang lain. Ini akan sangat baik untuk kebhinnekaan dan keragaman kita serta memperkaya wawasan anak-anak kita agar tidak hanya mengerti kotanya masing-masing," jelas dia.
Jokowi menekankan, harus ada kemajuan pendidikan nasional serta mempersiapkan sumber daya manusia Indonesia yang unggul dalam rangka memenangkan persaingan di era kompetisi global.
"Saya ingin apa yang saya sampaikan tadi dirumuskan dalam sebuah pemikiran-pemikiran yang lebih komprehensif, tetapi saya ingin agar anak-anak kita semuanya bisa memenangkan persaingan, memenangkan kompetisi dalam era persaingan, yang saat ini sangat ketat sekali," kata dia.
Turut hadir dalam acara tersebut di antaranya Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Puan Maharani, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Muhadjir Effendy, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Yohana Yembise, Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki, dan Plt. Gubernur DKI Jakarta Sumarsono.
