Infografis
Suara.com - Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menerima kunjungan Menteri Informasi Myanmar U Pe Myint. Kata dia, Myanmar bisa belajar tentang demokrasi dan pluralisme ke Indonesia.
"Myanmar dapat menggunakan Indonesia sebagai 'laboratorium' untuk belajar mengenai proses demokratisasi, rekonsiliasi dan hidup berdampingan secara damai, dalam masyarakat yang pluralis," kata Menlu Retno Marsudi saat menerima kunjungan menteri dan delegasi Myanmar di Gedung Pancasila, Kementerian Luar Negeri di Jakarta, Rabu (25/1/2017).
Kunjungan delegasi Myanmar adalah untuk mempelajari demokrasi dan rekonsiliasi, serta merupakan bagian dari upaya Indonesia untuk membantu penyelesaian isu di negara bagian Rakhine, Myanmar.
Dalam pertemuan itu, Menlu Retno menyampaikan komitmen Indonesia untuk terus mendukung proses demokratisasi dan rekonsiliasi serta pembangunan inklusif di Myanmar. Indonesia ingin bekerja sama membantu Myanmar dalam mengatasi masalah di Rakhine.
Baca Juga: Sadis! Polisi Myanmar Selfie di depan Warga Rohingya yang Disiksa
"Penyelesaian masalah di Rakhine State memerlukan adanya proses pembangunan ekonomi yang inklusif, dan mensukseskan proses rekonsiliasi dengan membangun kepercayaan antara masyarakat. Tugas Pemerintah Myanmar adalah menciptakan situasi kondusif bagi terciptanya harmoni, stabilitas, dan perdamaian," ujar dia.
Lebih lanjut Menlu Retno menyampaikan berbagai langkah yang telah dilakukan pemerintah Indonesia di Myanmar, khususnya di Rakhine. Dalam dua bulan terakhir, Menlu RI telah berkunjung tiga kali ke Myanmar dan ke Bangladesh satu kali untuk melakukan pertemuan dengan komunitas Budha, Islam, dan wakil dari Orgasasi PBB di Myanmar.
Untuk jangka menengah dan panjang, Menlu RI menyampaikan rencana Indonesia untuk mendukung peningkatan kapasitas di Rakhine, seperti program pendidikan guru dan perawat; peningkatan fasilitas kesehatan seperti klinik bergerak; rencana pembangunan pasar perdamaian; serta dialog antar agama dan komunitas.
"Berbagai langkah ini diharapkan dapat menciptakan kondisi kondusif dan kepercayaan antar komunitas bagi tercapainya perdamaian, stabilitas dan pembangunan inklusif," kata Menlu Retno.
Selain itu, Menlu RI juga menyampaikan rencana kerja sama antar polisi dan angkatan bersenjata kedua negara untuk meningkatkan kapasitas dan profesionalitas.
Baca Juga: Myanmar Harus Hentikan Kekerasan Terhadap Muslim Rohingya
"Dari pengalaman Indonesia angkatan bersenjata yang profesional sangat penting dalam mengawal proses demokratisasi," tutur dia.
