Infografis
Suara.com - Gubernur Maluku Said Assagaff mengatakan rencana pemindahan kantor gubernur beserta kantor Kejaksaan Tinggi ke kawasan Wailela-Rumah Tiga, Kecamatan Teluk Ambon bertujuan mengatasi persoalan kemacetan di pusat kota.
"Terlalu macet kalau pagi hari dan semua kantor gubernur pada semua provinsi di Indonesia sudah bagus tapi yang paling jelek di Provinsi Maluku sehingga pemerintah akan membangun kantor baru di kawasan Wailela," kata gubernur di Ambon, Selasa (24/1/2017).
Penjelasan gubernur disampaikan usai melakukan kunjungan mendadak ke Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Jan Samuel Maringka yang akan dimutasi ke Kejati Sulawesi Selatan, sedangkan Wakajati Maluku akan menggantikan posisi kajati.
"Saya dengar beliau sudah mau pindah sehingga langsung kemari dan senang sekali pengkaderan luar biasa di lingkup kejaksaan karena beliau pindah dan wakajati yang naik. Tadinya kalau orang dari luar datang harus orientasi dan pengenalan lagi tetapi Wakajati merupakan orang lama dan dipercayakan Jaksa Agung sebagai Kajati Maluku yang baru," ujar gubernur.
Dalam pertemuan itu juga dibahas rencana peletakan batu pertama pembangunan Kantor Gubernur dan Kantor Kejaksaan Tinggi Maluku yang peletakan batu pertamanya dilaksanakan awal April 2017.
"Kebetulan Mendagri Tjahjo Kumolo akan hadir di Ambon untuk membuka musrenbang di atas kapal sekaligus melakukan peletakan batu pertama pembangunan kantor gunernur dan diharapkan bisa bersama-sama Jaksa Agung HM. Prasetyo untuk peletakan batu pertama pembangunan kantor kejati," ujarnya.
Bila dilakukan pembangunan kantor yang baru, maka kantor gubernur yang lama akan menjadi aset Pemerintah Kota Ambon, sedangkan kantor Kejati akan dijadikan Kantor Kejaksaan Negeri Ambon.
Gubernur juga menyambut baik rencana Kejati membuka kantor Kejaksaan Negeri Seram Bagian Timur dan Kejari Maluku Barat Daya untuk mempermudah dan memperpendek rentang kendali pelayanan hukum terhadap masyarakat di daerah terpencil.
"Semua program yang sudah dirintis Jan Samuel Maringka selaku Kajati Maluku akan ditindaklanjuti oleh pejabat baru," katanya.
Selain pembangunan dua kantor tersebut, pemerintah juga akan membangun Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) di kawasan Wailela sehingga RSUD Haulussy Ambon akan diserahkan pengelolaannya ke pemerintah kota yang selama ini tidak memiliki rumah sakit umum daerah. (Antara)
