Laode juga meminta para pejabat publik agar segera menghentikan suap lintas negara yang selama ini banyak dilakukan karena KPK sudah memiliki mata, telinga dan tangan di negara-negara lain.
"Kami berharap bahwa setiap pejabat publik yang ada di Indonesia yang mengurus banyak keuangan negara, praktik seperti ini tolong dihentikan karena di negara-negara lain undang-undangnya jauh lebih keras dibanding di Indonesia," tegas Laode.
Menurut Guardian, denda 671 juta poundsterling (senilai sekitar Rp11 triliun) terhadap Rolls Royce terbagi atas denda yang harus dibayar kepada pemerintah Inggris (497 juta pounds), pemerintah Amerika Serikat (140 juta pounds) dan pemerintah Brazil, ditambah ongkos investigasi SFO, yang seluruhnya akan dibayar dalam waktu lima tahun Rolls Royce melakukan penyuapan di sejumlah negara antara lain di Thailand dengan menyewa pihak ketiga untuk mengamankan kontrak dengan BUMN energi Thailand, PTT dengan nilai suap pencapai lebih dari 11 juta dolar AS dalam 10 tahun.
Di Brazil, Rolls Royce juga menyewa pihak ketiga untuk menyuap pejabat senior senilai 1,6 juta dolar AS untuk mendapatkan proyek di perusahaan minyak dan gas Petrobas. Pihak ketiga itu pun didenda 10 juta dolar AS.
Di Kazakhstan, Rolls Royce bahkan menyewa tiga perusahaan perantara agar mendapatkan kontrak sebagai distributor komponen proyek pipa gas China-Kazakhstan. Untuk menyembunyikan suap itu, para staf menggunakan email pribadi dan kode-kode tertentu saat berkomunikasi.
Di Azerbaizan, Rolls Royce menggelontorkan hampir delapan juta dolar AS pada 2000-2009 untuk mendapatkan kontrak dengan perusahaan minyak negara tersebut, Socar dan mendapat keuntungan hingga lebih 50 juta dolar AS.
Di Irak, perusahaan perantara Rolls Royce juga menyuap pejabat perusahaan milik negara Southern Oil Company pada 2006 untuk mendapat informasi rahasia.
Di Anggola, perantara sewaan Rolls Royce memberikan komisi 2,4 juta dolar AS untuk dan memperoleh keuntungan 30 juta dolar AS pada periode 2008-2012.
Masyarakat pun menunggu langkah KPK selanjutnya untuk mengungkapkan kasus ini, dan kasus-kasus suap lain yang membelit perusahaan negara. (Antara)