Emirsyah tercatat memiliki peningkatan kekayaan yang signifikan berdasarkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang dilaporkan pada 5 Desember 2013 yaitu berjumlah Rp48,738 miliar (dikurangi utang 932.757 dolar AS) atau naik hingga Rp28,775 miliar dari pelaporan sebelumnya pada 1 Juli 2010 yang hanya berjumlah Rp19,963 miliar.
Harta Emir itu terdiri dari harta tidak bergerak berupa tanah dan bangunan senilai Rp42,577 miliar yang berada di kota Tangerang, dua lokasi di Singapura, Bogor, empat lokasi di Jakarta Selatan dan Melbourne.
Selanjutnya alat transportasi senilai Rp1,788 miliar berupa mobil BMW, dua Mercedes Benz, Toyota Harrier dan Ranger Rover. Masih ada harta berupa logam mulia, batu mulia dan barang seni yang totalnya berjumlah Rp1,45 miliar.
Emirsyah juga tercatat memiliki surat berharaga sejumlah Rp1,628 miliar dan giro setara kas lain senilai Rp2,744 miliar dan 223.542 dolar AS. Namun ia memiliki uang sejumlah Rp1,366 miliar dan 1.158.299 dolar AS.
KPK juga tidak menutup kemungkinan mengembangkan kasus ini kepada penyidikan tindak pidana pencucian uang (TPPU).
"Kami berharap para pembesar BUMN terutama yang terkait dengan uang dana yang cukup besar dan memungkinkan mereka mengakses perbankan besar di luar negeri supaya hal-hal negatif seperti ini dihentikan karena besar peluangnya dan kita bisa mengendus dan membuktikan ini," tegas Laode.
Ia meminta agar perusahaan, terutama BUMN mulai mengakrabkan diri standar etika yang sangat ketat dan memperbaiki pengawasan internal.
Kasus Rolls Royce Sedangkan pihak Rolls Royce sendiri oleh pengadilan di Inggris berdasarkan investigasi SFO sudah dikenai denda sebanyak 671 juta pounsterling (sekitar Rp11 triliun) karena melakukan pratik suap di beberapa negara.
"Diduga praktik suap ini juga dilakukan terhadap sejumlah pejabat di bebrapa negara lain seperti Malaysia, Thailand dan China," ungkap Laode.
KPK juga tidak menutup kemungkinan pihak Rolls Royce diperiksa sebagai saksi dalam kasus ini.
"Apakah akan diperiksa kalau seadainya dibutuhkan keterangan dari Airbus atau Rolls Royce akan dilakukan (pemeriksaan) tapi semua informasi yang dimiliki CPIB dan SFO yang bisa membantu penyidikan di Indonesia itu sudah dibagikan bersama karena sudah ada rasa percaya antara CPIB, CFO dan KPK," tambah Laode.
Klik halaman berikutnya