Infografis
Ketua Umum Partai Nasional Demokrat Surya Paloh maraknya aksi massa untuk memaksakan kehendak akhir-akhir ini menunjukkan peran DPR terpinggirkan.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
"Terus terang sekarang ini semakin terpinggirkan. Sikap dan pandangan kita sekarang ini jelas dihadapkan pada tren pemaksaan dari grup yang mengedepankan aksi-aksi jalanan, bukan lagi melalui peran parlemen," ujar Paloh di kantor DPP Partai Nasdem, Gondangdia, Jakarta Pusat, Selasa (17/1/2017).
Paloh menambahkan bagi sebagian kalangan, saat ini peran DPR bukan lagi representasi publik. Padaha, negara ini menganut demokrasi.
Menurut Paloh jika aksi massa dan pemaksaan kehendak terus terjadi akan mengganggu pemerintah dalam menjalankan pembangunan.
"Kalau semua harus melalui tindakan pressure jalanan, saya pikir demokrasi kita tidak sehat. Apabila ini sudah menjadi hal yang lazim dikedepankan. Ini akan mengganggu keinginan kita, untuk mengedepankan prioritas lain untuk menuju tujuan kemerdekaan yang lain," kata Paloh.
Paloh berharap pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla memiliki kemampuan dan legitimasi yang kokoh di mata masyarakat.
Paloh mendesak pemerintah bersikap tegas, tetapi tetap persuasif, dalam menangani masalah.
"Tapi ada waktunya juga mengatakan tidak. Pemerintah harus berani tegas. Jangan ada kerancuan di masyarakat yang membedakan salah atau setengah salah atau tidak salah. Agar ada confident di masyarakat kita bahwa pemerintah saat ini adalah pemerintah yang mampu mengatasi semua masalah. Terutama menjaga pluralisme, "paparnya.
