Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat Sodik Mujahid menyayangkan pernyataan Kapolri Jenderal Tito Karnavian bahwa fatwa Majelis Ulama Indonesia dapat mengganggu keamanan dan ketertiban nasional.
"Pernyataan Tito menunjukkan kekurangsiapan dan kekurangmatangan Tito memangku jabatan yang strategis di Negara Kesatuan Republik Indonesia," kata Sodik dihubungi, Jakarta, Selasa (17/1/2017).
Pernyataan Tito merujuk pada fatwa larangan untuk memakai atribut Natal bagi karyawan beragama Islam. Setelah muncul fatwa tersebut muncul berbagai aksi atas nama sosialisasi fatwa yang mengakibatkan keresahan. Bahkan, sampai muncul sweeping ke tempat usaha.
Menurut anggota Fraksi Gerindra ini MUI merupakan lembaga yang bertugas membimbing dan mengawal umat agar tetap di jalan agama.
Sodik menambahkan Indonesia bukan negara agama dan bukan juga negara sekuler. Bangsa ini berpedoman kepada Pancasila.
MUI, kata Sodik, merupakan lembaga resmi yang diinisiasi pemerintah.
"Dengan sejarah, kedudukan dan fungsi seperti itu maka yang harus dilakukan Kapolri bukan pernyataan yang menyudutkan MUI dan umat beragama. Tapi memperbanyak duduk musyawarah dan silaturahmi, tukar pikiran dengan MUI untuk merumuskan dan memformulakan dengan cerdas dan bijak fatwa-fatwa MUI dalam sistem hukum dan dalam realita kehidupan masyarakat indonesia sebagai upaya menjaga Pancasila, UUD 45,NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika," kata Sodik.
Menurut Sodik komentar Tito bisa memancing antipati dan emosi yang berujung konflik dan perpecahan.
"Jadi walau pernyataan Tito melukai umat Islam saya yakin umat Islam masih tetap menjaga Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI," ujarnya.
