Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo tidak melarang demonstrasi yang dilakukan mahasiswa yang bergabung dalam Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia di depan Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (12/1/2017). Unjuk rasa yang menolak kebijakan pemerintahan yang menaikkan harga bahan bakar minyak ini merupakan hak menyatakan pendapat yang dilindungi undang-undang.
"Presiden menghormati proses demokrasi, berunjuk rasa itu hak dan dilindungi undang-undang, silakan saja," kata juru bicara Presiden, Johan Budi SP, kepada wartawan di komplek Istana.
Namun, Johan mengingatkan mahasiswa juga harus mematuhi perundang-undangan yaitu tidak boleh mengganggu kepentingan umum dan merusak prasarana publik.
"Tapi unjuk rasa itu ada koridornya kan yang dinaungi undang-undang, misalnya sudah merusak kepentingan umum. Kalau sepanjang tidak dilakukan (mengganggu kepentingan publik) silakan saja, apalagi mahasiswa ya bagus menurut saya," ujar dia.
Terkait tuntutan mahasiwa yang demo meminta bertemu Presiden Jokowi untuk audiensi dan telah melayangkan surat melalui Menteri Sekretaris Negara, Johan mengaku belum mengetahui.
"Saya belum baca suratnya," tutur dia.
Sebagaimana diketahui, sekelompok mahasiswa sempat bertahan di depan Istana hingga lepas petang. Mereka sempat melakukan salat Maghrib dan Isya secara berjamaah.
Sebelumnya, aksi itu sempat diwarnai kericuhan. Mahasiswa mendorong puluhan aparat polisi yang mengamankan demonstrasi.
Mereka meminta agar tarif listrik dan harga bahan bakar minyak diturunkan.
