Infografis
Ketua Fraksi PKS DPR Jazuli Juwaini menegaskan partainya tetap berada di luar pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Hal itu disampaikan Jazuli mengingat berkembang informasi akhir-akhir ini bahwa ada tawaran kursi kabinet kepada PKS.
Jazuli mengatakan reshuffle kabinet sepenuhnya hak prerogatif Presiden. Meskipun demikian, Jazuli berharap agar reshuffle kabinet tidak dilakukan sekadar bagi-bagi kekuasaan, tapi menimbang profesionalisme dan kinerja.
"Presiden sendiri yang menekankan di awal dia terpilih bahwa penentuan kursi menteri bukan bagi-bagi kekuasaan, tapi berdasarkan kapasitas dan kemampuan. Reshuffle pun semestinya begitu dasarnya profesionalitas dan evaluasi kinerja," kata Jazuli, Senin (9/1/2017).
Jazuli mengingatkan Presiden Jokowi hendaknya jika ingin melakukan reshuffle harus juga mempertimbangkan batasan waktu yang berkaitan dengan pencapaian target kinerja pemerintahan.
"Kalau bongkar pasang terus kapan fokus kerjanya, sementara tantangan pemerintahan kian kompleks. Saya khawatir kementerian menjadi tidak produktif, tidak maksimal mengahasilkan sesuatu dalam lima tahun ini, dan bisa jadi janji Nawa Cita Presiden Jokowi hanya sebuah mimpi yang tidak terealisir," kata wakil rakyat dari Daerah Pemilihan Banten Raya.
Jazuli menegaskan sikap PKS untuk tetap berada di luar pemerintahan ini sesuai dengan keputusan Ketua Majelis Syuro. Menurut Jazuli, PKS punya alasan yang rasional, obyektif dan bermartabat terkait pilihan politik partainya itu.
Pertama, sejak awal PKS sadar tidak ikut berkeringat memenangkan pasangan Jokowi-JK karena memang saat pilpres 2014 punya pilihan yang berbeda. Oleh karena itu tidak etis bagi PKS mengambil jatah teman-teman yang sudah berkeringat.
"Kami di PKS menjaga etika politik ini agar maslahat bagi semua," kata anggota Majelis Pertimbangan Partai PKS.
Suara.com - Kedua, dengan posisi di luar pemerintahan, PKS berikhtiar menjaga agar sistem checks and balances berjalan dengan baik. Dengan posisi ini, bukan pula berarti PKS akan mengganggu roda pemerintahan dan jalannya kebijakan Presiden.
"PKS tidak akan mengganggu jalannya roda pemerintahan selama kebijakannya sejalan dengan kepentingan rakyat. PKS tidak akan segan mendukung pemerintah jika kebijakannya membahagiakan rakyat. Sebaliknya, jika tidak sejalan dengan kepentingan rakyat terutama rakyat kecil, PKS akan mengingatkan (bukan mengganggu), semata-mata demi kepentingan rakyat, bangsa dan negara," katanya.
Dengan posisi tersebut, kata Jazuli, kalaupun dapat disebut oposisi, PKS akan menempatkan diri sebagai oposisi yang konstruktif.
"Saya yakin peran yang dipilih PKS ini sama-sama mulia dan berharga bagi terwujudnya sistem bernegara dan pemerintahan yang demokratis," kata Jazuli.
