Infografis
Suara.com - Kementerian Pertahanan harus membuat regulasi tentang program bela negara karena memerlukan biaya yang sangat besar, sementara anggaran negara yang ada sekarang sangat terbatas, demikian dikatakan Wakil Ketua DPR dari Fraksi Gerindra Fadli Zon, Senin (9/1/2017).
"Di negara-negara lain ada national services, wajib militer dan semacamnya, namun kita belum mengarah ke sana walaupun wacananya sudah lama," kata Fadli di gedung Nusantara III, DPR, Jakarta, dikutip dari Antara.
Fadli menilai pemberhentian Komandan Kodim 0603 Lebak, Banten, karena dinilai telah melakukan kesalahan menyelenggarakan kegiatan bela negara karena tanpa izin atasan, merupakan tindakan yang tidak perlu. Dalam kegiatan tersebut pesertanya, antara lain anggota Front Pembela Islam.
"Ormas apapun seharusnya boleh karena semakin banyak orang dilatih bela negara yang berkomitmen terhadap NKRI, Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, maka itu hal yang positif," ujarnya.
Menurut dia energi bangsa ini harus dikembangkan dalam artian luas yaitu membela ekonomi kerakyatan dan membela kepentingan nasional.
Sementara itu, Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah mengatakan perlu ada pedoman standar dalam kesadaran bela negara.
"Termasuk keinginan FPI karena dia menganggap dirinya pembela agama, sehingga pembela agama juga harus bela negara. Bagaimana kelompok itu menjadi patriot maka harus dilatih," ujarnya.
Menurut dia kalau alasan Dandim Lebak dicopot karena alasan mengikutsertakan FPI dalam program bela negara, maka patut disayangkan.
