Infografis
Suara.com - Ketua Setara Institute Hendardi mengatakan pengakuan Kepala Penerangan Kodam III Siliwangi Kolonel Desi Ariyanto sebagaimana dimuat Tempo tentang pelatihan bela negara kepada sejumlah anggota Front Pembela Islam di wilayah Lebak, Banten, mempertegas sejumlah kritik terhadap Kemenhan RI dan TNI tentang program bela negara yang absurd.
"Bagaimana mungkin organisasi semacam FPI, yang antikemajemukan dan memiliki daya rusak serius, menjadi partner kerja TNI dalam membela negara," kata Hendardi melalui pernyataan tertulis kepada Suara.com, Minggu (8/1/2017).
Hendardi mengatakan pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI.
"Kita masih ingat ketika Ketua Badan Restorasi Gambut Nazir Fuad diusir dari kawasan konsesi hutan milik PT. RAPP, Riau, pada September 2016. Alumni bela negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara, dengan mengusir Nazir dari areal hutan," kata dia.
Langkah TNI melatih sejumlah anggota FPI, kata Hendardi, juga mempertegas dugaan "kedekatan" TNI dengan kelompok Islam radikal semacam FPI yang hanya akan mempersulit penegakan hukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok ini.
TNI, kata Hendardi, mengalami disorientasi serius dalam menjalankan perannya sebagai aparat pertahanan negara dan elemen yang juga dituntut berkontribusi menjaga kebhinnekaan. Sekalipun secara legal tindakan TNI melatih FPI bukanlah pelanggaran, tetapi secara politik dan etis, tindakan itu dapat memunculkan ketegangan dan kontroversi baru.
"Saya menduga, Presiden Jokowi tidak mengetahui tindakan TNI ini, termasuk apa yang menjadi agenda sesungguhnya dari TNI. Sejak aksi 411 dan 212, saya termasuk yang mendesak agar Jokowi mendisiplinkan TNI yang tampak memiliki kepribadian ganda dalam menghadapi aksi-aksi yang dilakukan oleh kelompok intoleran," kata Hendardi.
"Jika benar, TNI berkolaborasi dengan FPI, maka pertemuan antara militerisme dan Islamisme akan memiliki daya destruktif lebih serius pada demokrasi kita. Jokowi tidak bisa terus berpangku tangan menghadapi situasi ini," Hendardi menambahkan.
