Infografis
Suara.com - Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, Provinsi Riau memperberat hukuman mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh menjadi tiga tahun dari sebelumnya 1 tahun enam bulan terkait kasus penyelewengan dana bantuan sosial (Bansos) di daerah itu.
Putusan hakim PT Pekanbaru itu merupakan hasil dari upaya banding dilakukan penuntut umum atas vonis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pekanbaru terhadap Herliyan Saleh pada Oktober 2016 lalu.
"Petikan putusan dari PT Pekanbaru dengan nomor 43/PID.SUS-TPK/2016/PT.PBR. sudah kami terima. Hukumannya diperberat," kata Panitera Muda Pengadilan Tipikor Pekanbaru, Denni Sembiring kepada wartawan di Pekanbaru, Jumat (6/1/2017), seperti diberitakan Antara.
Ia menjelaskan dalam putusannya, ketua majelis Hakim PT Pekanbaru, Syafrullah Umar menvonis Herliyan Saleh dengan kurungan badan selama tiga tahun penjara.
Baca Juga: Rizky Febian Luncurkan Album Kompilasi "Rizky and Friends"
Selain itu, Hakim PT Pekanbaru juga menghukum Herliyan membayar denda Rp200 juta subsider dua bulan kurungan. "Denda sama dengan putusan Majelis Hakim Tipikor," ujarnya.
Pada Oktober 2016 lalu, Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Pekanbaru menjatuhkan vonis bersalah kepada mantan Bupati Bengkalis, Herliyan Saleh dalam perkara dugaan korupsi dana Bantuan Sosial (Bansos).
Hakim Marsudin Nainggolan yang memimpin majelis dalam putusannya menjatuhkan vonis 1 tahun 6 bulan penjara kepada terdakwa. Selain itu, terdakwa juga dibebankan membayar denda Rp200 juta subsidair 6 bulan kurungan.
Vonis yang ditetapkan hakim tersebut jauh lebih rendah dari tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Yusuf Luqita sebelumnya yang meminta majelis hakim menjatuhkan vonis 8 tahun 6 bulan denda Rp500 juta.
Dalam putusannya, Hakim Marsudin menyatakan terdakwa tidak terbukti memperoleh harta benda atau menikmati uang korupsi sebagaimana dakwaan Premier Pasal 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi.
Baca Juga: Pencarian MH370 Akan Dihentikan Dua Minggu Lagi
Namun hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan turut serta bersama-sama melakukan tindak pidana korupsi sesuai dakwaan sekunder Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999.
