Infografis
Suara.com - Direktur Eksekutif Imparsial Al Araf menyatakan pemerintah Indonesia harus menginvestigasi secara mendalam terkait dugaan penghinaan terhadap Pancasila yang dilakukan militer Australia. Indonesia jangan gegabah ambil sikap.
"Jika memang benar penghinaan itu terjadi dengan ukuran investigasi obyektif maka pemerintah Indonesia silahkan mengambil sikap tegas," kata Al Araf saat dikonfirmasi di Jakarta Jumat (6/1/2017).
Al Araf mengingatkan pemerintah Indonesia agar tidak mengambil langkah yang keliru dalam menilai penghinaan terhadap Pancasila itu sehingga menimbulkan reaksi yang berlebihan.
Indonesia harus menginvestigasi secara obyektif. Sehingga memiliki alasan kuat untuk menangguhkan kerjasama pada bidang pertahanan dengan Australia.
Pimpinan Impasial itu menyarankan Indonesia menahan diri dan tidak emosional menghadapi persoalan tersebut karena pemerintah Australia telah berjanji akan menyampaikan hasil investigasi kepada publik.
"Sehingga sementara ini sebaiknya Presiden (Jokowi) mengambil sikap di depan untuk memerintahkan pada Menhan dan Panglima TNI untuk menunggu proses dan tidak lagi merespons secara berlebihan," tutur aktivis hak asasi manusia itu.
Sebelumnya, Markas Besar TNI menangguhkan kerjasama dengan Australia karena masalah teknis yang perlu dibahas.
Kapuspen TNI Mayjen TNI Wuryanto menyatakan kerjasama pertahanan Indonesia dengan Australia dapat dilakukan kembali setelah masalah diselesaikan.
Wuryanto enggan merinci hal teknis yang membuat TNI menangguhkan kerja sama militer dengan Australia termasuk dugaan pelecehan lambang negara Pancasila saat Prajurit Kopassus mengajarkan Bahasa Indonesia untuk pasukan khusus Australia.
Permintaan penghentian kerja sama itu sudah dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016 sehingga ada penangguhan latihan maupun pertukaran perwira. (Antara)
