Infografis
Pengamat Hukum Internasional Universitas Indonesia Hikmahanto Juwana menilai pemerintah Australia masih membutuhkan kerjasama dengan Pemerintah Indonesia.
Hal ini menyusul penangguhan semua kerjasama untuk sementara yang dilayangkan Tentara Nasional Indonesia kepada militer Australia yakni Australian Defense Force, Pada Desember 2016 atas reaksi atas pelecehan terhadap simbol negara Indonesia oleh pasukan khusus Australia.
"Mereka butuh Indonesia. Kalau mereka sampai dihentikan (kerjasama) permanen repot juga mereka (Australia), "ujar Hikmahanto kepada Suara.com, Kamis (5/1/2017).
Hal tersebut atas adanya permohonan maaf dari militer Australia yang dikirim kepala Angkatan Udara Australia Marsekal Binskin kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
Surat tersebut terkait dugaan adanya penghinaan terhadap TNI dan Pancasila di Pendidikan militer Australia.
Militer Australia tengah melakukan investigasi soal dugaan adanya kurikulum yang menghina TNI dan Pancasila dan berjanji akan memperbaiki kurikulum mereka.
"Ini kan dilaporkan lalu kemudian Panglima tahu, berhenti dulu minta di investigasi dulu. Dengan demikian mereka sudah minta maaf dan dilakukan proses hukum kalau nggak salah kepala sekolah,"ucap dia.
"Saya sih kemarin sudah prediksi ini, bukan nantinya dari pihak Australia menyalahkan institusi tapi oknumnya. Jadi oknumnya yang buat materi dan kepala sekolahnya (pendidikan militer di Australia) sudah dihentikan, "sambungnya.
Tak hanya itu, ia memprediksi penangguhan semua kerjasama militer Tentara Nasional Indonesia dengan Australian Defense Force yang dimulai akhir Desember 2016 tidak akan berlangsung lama.
"Ini kan kejadian bulan Oktober, kemudian Panglima (Jenderal TNI Gatot Nurmantyo) menghentikan sementara kerjasama pada 29 Desember, tapi ini kan baru ramainya kemarin," kata dia.
Kasus itu bermula ketika seorang perwira TNI Angkatan Darat memberikan pelatihan kepada pasukan khusus Australia. Ketika mengajar, ada pasukan khusus Australia yang melecehkan simbol negara Indonesia, Pancasila.
Selain itu juga ditemukan kurikulum pendidikan di Australia yang melecehkan simbol negara Indonesia.
Hikmahanto mengatakan penangguhan kerjasama tersebut atas izin Presiden Joko Widodo kepada Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo.
"Panglima TNI bilang pada 29 Desember itu mungkin Presiden tahu terkait hal Itu (pelecehan simbol negara). Lalu diteruskan penghentiannya,"katanya.
Hikmahanto mengatakan permasalahan militer kedua negara akan selesai jika masalah utamanya tuntas.
Setelah militer Indonesia bersikap tegas, Panglima Militer Australia Marsekal Binskin menulis surat kepada Gatot. Australia akan melakukan penyelidikan secara serius atas kasus penghinaan terhadap Pancasila.
"Tapi kan kan Presiden hari ini bilang akan kembali lagi (kerjasama dengan Australia) sepanjang sudah dilakukan proses hukum, jadi ya sudah lakukan proses," kata Hikmahanto.
Presiden Joko Widodo juga telah mengatakan kerjasama militer ditangguhkan sampai permasalahan selesai.
"Ya, ini masalahnya biar di-clear kan dululah, karena meskipun masalah tersebut ditingkat operasional, tapi ini masalah prinsip (pelecehan simbol negara)," demikian ditegaskan Jokowi usai membuka Rapat Kerja Nasional Pembangunan Pertanian di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan.
Jokowi telah memerintahkan Panglima TNI dan Menteri Pertahanan untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Jokowi berharap langkah TNI dan Menteri Pertahanan dapat mendinginkan suasana.
"Saya kira hubungan kita dengan Australia ya masih dalam kondisi yang baik-baik saja, hanya mungkin di tingkat operasional ini yang perlu disampaikan agar situasinya tidak panas," ujar dia.
Jokowi berharap langkah TNI tidak sampai mengganggu hubungan bilateral antara kedua negara, mengingat saat ini Indonesia dan Australia sepakat untuk menjaga hubungan kerjasama.
"Kita kan sudah sepakat, Indonesia-Australia sepakat untuk saling menghormati, untuk saling menghargai, dan tidak campur tangan urusan dalam negeri masing-masing. Saya kira kita sepakat itu," tutur dia.
Permintaan penghentian kerjasama untuk sementara dilayangkan TNI kepada militer Australia pada pertengahan Desember 2016. Sejak itu, kedua militer tak lagi latihan bersama, pendidikan, tukar menukar perwira, hingga kunjungan antar pejabat.
Baca Juga: Buntut Militer Australia Hina Pancasila, Masalah Segera Selesai
