Infografis
Presiden Joko Widodo meminta kepada seluruh jajarannya untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam proses pengadaan barang/jasa sehingga lebih mudah, cepat dan transparan. Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memimpin rapat terbatas pada Kamis (29/12/2016) di Kantor Kepresidenan Jakarta.
"Melakukan reformasi besar-besaran pada sistem pengadaan barang dan jasa dengan memanfaatkan teknologi informasi," ujar Jokowi.
Berdasarkan data yang diperoleh Jokowi, saat ini total transaksi elektronik pengadaan pemerintah tahun 2016 sudah mencapai Rp399 triliun dan e-katalog tahun 2016 sudah memuat 81 ribu produk dengan nilai tranksaksi Rp48 triliun. Oleh karena itu, guna meningkatkan jumlah produk dan nilai transaksi e-katalog, Jokowi meminta jajarannya untuk membenahi sejumlah regulasi yang ada di Tanah Air.
"Saya minta juga dilakukan langkah-langkah perbaikan dari aspek regulasi sehingga regulasi pengadaan barang dan jasa bisa lebih sederhana dan tidak berbelit-belit," terang dia.
Baca Juga: Jokowi Perintahkan Aparat Keras pada Penyebar Fitnah dan Hoax
Selain itu, optimalisasi fungsi pengawasan juga tak luput dari arahan Jokowi dalam rapat terbatas kali ini. Bahkan tindakan tegas harus segera diambil jika menemukan pelanggaran dan praktik-praktik korupsi yang dapat merugikan keuangan negara dalam setiap proses pengadaan barang/jasa.
Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meminta kepada para menteri dan para kepala lembaga mengawasi area-area yang rawan dan serta membuka celah tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran sampai implementasi pelaksanaan.
“Saya ingin praktik-praktik seperti proyek yang sudah diijonkan, penggelembungan harga atau mark up, praktik suap kepada pihak terkait, modus kong kali kong dengan vendor, lelang fiktif dengan manipulasi dokumen dan pemenang pengadaan, tidak boleh lagi terjadi. Sekali lagi tidak boleh terjadi lagi. Karena praktik-praktik seperti itu bukan hanya merugikan keuangan negara tetapi juga berpengaruh pada kualitas barang dan jasa yang tidak sesuai standar,” tegas dia.
Menjelang tahun anggaran baru, Jokowi kembali mengingatkan kepada jajarannya untuk menyegerakan proses lelang barang/jasa agar berjalan efektif pada Januari 2017 mendatang.
"Saya ingin mengingatkan kepada para menteri dan kepala lembaga agar bisa memastikan, betul-betul memastikan bahwa proses lelang dapat dilakukan lebih awal di kementerian atau lembaga masing-masing," kata dia.
Sejumlah menteri dan jajaran lainnya hadir dalam rapat terbatas tersebut. Tampak dari sekian banyak yang hadir tersebut di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala BPN Bambang Brodjonegoro, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ardan Adiperdana, Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Agus Prabowo, serta Kepala Staf Kepresidenan Teten Masduki.
