Infografis
Suara.com - Jaksa tindak pidana khusus Korea Selatan yang menyelidiki keterlibatan Presiden Park Geun-hye dalam skandal korupsi, Minggu (25/12/2016), menyatakan mempertimbangkan untuk menggeledah kantor kepresidenan.
Jika pihaknya melakukan peggeledahan maka tidak ada pilihan lain kecuali dilakukan secara terbuka.
Jaksa pidana khusus sedang menyelidiki dugaan Park berkolusi dengan seorang temannya, Choi Soon-sil, dan ajudannya untuk menekan sejumlah perusahaan besar agar berkontribusi kepada yayasan yang diarahkan untuk mendukung kebijakannya.
"Dalam kasus penggeledahan Gedung Biru.....untuk melaksanakannya, maka tidak ada pilihan lain kecuali dilakukan secara terbuka," kata Lee Kyu-chul, juru bicara tim kejaksaan tindak pidana khusus.
Baca Juga: Kuatkan Tim di ISL 2017, PSM Buru Pemain ke Negeri Seberang
"Kami masih mempertimbangkan, apakah penggeledahan itu diperlukan atau tidak dan jika diperlukan, maka harus jelas tujuannya," ujarnya.
Park yang ayahnya pernah memerintah Negeri Ginseng itu selama 18 tahun setelah merebut kekuasaan melalui kudeta pada 1961, dinyatakan bersalah dalam pemungutan suara parlemen pada 9 Desember lalu.
Perempuan itu membantah melakukan pelanggaran, namun meminta maaf atas kecerobohannya dalam menjalin hubungan dengan Choi yang sedang menghadapi persidangan.
Pihak kejaksaan sebelumnya menyatakan bahwa pihaknya butuh akses menuju kantor kepresidenan sebagai bagian dari penyelidikan mereka. Namun pihak kantor kepresidenan menolak memberikan akses tersebut.
Park memiliki kekebalan dari tuntutan hukum selama dia masih menjabat, bahkan kalau pun kekuasaannya ditangguhkan sejak parlemen memakzulkannya.
Baca Juga: Hadapi ISL 2017, PSM Siapkan Dana Fantastis
Para pengunjuk rasa dengan jumlah massa besar, termasuk sekitar 200 remaja yang mengenakan kostum Sinterklas turun ke jalan di pusat Kota Seoul, Sabtu (24/12/2016), untuk menggelar aksi pekan kesembilan yang menuntut presiden segera mengundurkan diri.
