Infografis
Sekretaris Ditjen Politik dan Pemerintahan Umum (Polpum) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Budi Prasetyo mengatakan, PP ini justru memuat kebijakan selektif. Dengan begitu, bukannya mempermudah, justru memperketat persyaratan WNA mendirikan ormas di Indonesia.
“Makanya, PP ini justru tak membebaskan begitu saja adanya ormas asing,” kata dia dalam keterangan tertulis, Kamis (22/12/2016).
Selain itu, pendirian ormas asing ini, dalam PP tersebut juga ada persyaratannya. Seperti halnya, ormas berasal dari negara yang memiliki hubungan diplomatik dengan Indonesia. Selain itu, memiliki asas, tujuan dan kegiatan organisasi bersifat nirlaba.
“Dalam PP ini diatur sejumlah persyaratan terkait pemberian izin prinsip dan izin operasional bagi ormas asing yang akan melakukan kegiatan di wilayah Indonesia setelah dikoordinasikan dalam Tim Perizinan yang ada di Kementerian Luar Negeri,” ujar Budi.
Baca Juga: Ormas Asing Diminta Wajib Hormati Kedaulatan NKRI
Kepala Biro Hukum Kemendagri Widodo Sigit Pudjianto mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir terhadap PP 59 Tahun 2016, yang memperbolehkan WNA mendirikan ormas.
“Tim kordinasinya ada 11 kementerian, artinya kalau salah satu tidak mengizinkan, ormas dari luar tidak bisa masuk. Meski tim terpadu ini setuju, kemudian dikomplain pemda, yaaaa dicopot,” ujar Sigit.
Ketakutan melemahkan negara tidak akan terjadi karena intinya PP ini bertujuan melakukan penertiban serta pengawasan. Selain itu untuk memastikan bahwa ormas atau yayasan tersebut tidak bertolak belakang dengan visi misi pembangunan serta kedaulatan NKRI.
Ia juga mengakui kalau ormas yang didirikan WNA sudah ada, yang belum ada, ‘cantolan’ payung hukumnya. Tujuannya agar tertib administrasi.
Dalam konvensi International juga disepaki kebebasan berpendapat. Jadi warga negara Indonesia di luar negeri juga diizinkan untuk mendirikan ormas di sana.
PP tersebut ormas asing dilarang untuk melakukan kegiatan yang bertentangan dengan undang undang , mengganggu kestabilan serta keutuhan NKRI dan tidak melakukan kegiatan intelijen berkedok ormas yang membahayakan negara.
