Infografis
Yang paling penting, lanjutnya, saksi-saksi di persidangan menyatakan bahwa dana hibah tersebut sudah kembali sesuai peruntukannnya di tahun 2012, jauh sebelum ada penyidikan perkara tersebut di Tahun 2015.
Karena itu, saksi ahli yang merupakan guru besar dari Universitas Gajah Mada, Edward Omar Syarif Hiariej menyatakan bahwa dana hibah yang sudah dikembalikan sesuai peruntukannya sebelum ada penyidikan bukanlah tindak pidana korupsi.
"Sehingga dari fakta-fakta persidangan, sudah sepantasnya ketua umum Kadin Jatim dibebaskan dari segala tuntutan jaksa. Apalagi banyak pihak yang menduga bahwa kasus ini sebenarnya sangat dipaksakan hanya untuk tujuan melengserkan mantan tim sukses Prabowo Subianto itu dari jabatan ketua umum PSSI," katanya.
Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum (JPU) menuntut La Nyalla dengan pidana penjara enam tahun. Tak cuma itu dia juga dituntut membayar denda Rp500 juta subsider enam bulan kurungan.
Baca Juga: Ledakan Besar di Pasar Petasan Meksiko, 26 Orang Tewas
"Menuntut supaya majelis hakim menyatakan terdakwa bersalah secara sah dan meyakinkan," kata Jaksa Wayan Suanarwan dalam sidang tuntutan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Rabu (30/11/2016).
Jaksa menilai, La Nyalla terbukti melakukan pidana korupsi Rp1,1 miliar dari dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Timur kepada Kadin Jawa Timur.
Dia dianggap terbukti melanggar Pasal 3 Juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tipikor Juncto Pasal 55 ayat (1) kesatu juncto Pasal 65 KUHP.
Selain itu, jaksa juga menuntut pidana tambahan berupa uang pengganti sebesar Rp1,1 Miliar.
Dengan ketentuan jika tidak dibayarkan dalam satu bulan terhitung putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda La Nyalla dirampas untuk negara. Jika tidak mencukup, maka diganti dengan pidana penjara selama tiga tahun enam bulan.
Baca Juga: Enrique Diisukan Bakal Diganti, Barca: Nggak Kepikiran Tuh!
