Infografis
Suara.com - Hakim Konstitusi I Dewa Gede Palguna menyatakan bahwa Undang-undang Tax Amnesty atau Pengampunan pajak yang digugat oleh kaum buruh dan LSM pada 22 Juli 2016 tidak ada tindakan yang mengandur unsur diskriminasi atau berpihak kepada golongan tertentu seperti yang dituduhkan.
“Dalam pertimbangan dari keputusan yang diambil MK tidak ada unsur diskriminasi. Diskriminasi itu kan tindakan yang merugikan pihak tertentu atas sebuah kebijakan. Tapi juga harus dilihat juga ada tindakan yang merugikan pihak tertentu berdasar SARA dan mengakibatkan pengucilan dan ketidakpengakuan. Dan ini tidak kami temukan,” kata Gede saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Rabu (14/12/2016).
Ia pun menjelaskan, UU Tax Amnesty tidak bermaksud melindungi pelaku kejahatan. Ia menilai UU itu tidak berangkat dari prasangka peserta tax amnesty sebagai pelaku pidana.
Justru dalam UU Tax Amnesty ini pemerintah tengah berusaha menegakkan keadilan. Jika WP tidak mengikuti program yang hanya berlaku Sembilan bulan ini, pemerintah akan menerapkan penegakan hukum saat program pengampunan pajak tersebut dinyatakan telah berakhir.
"Sehingga, Mahkamah berpendapat bahwa dalil pemohon dalam permohonan dinyatakan gugur dan tidak dapat diterima," katanya.
Menangapi hal tersebut, Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Ken Dwijugiasteadi mengapresiasi keputusan MK terkait UU Tax Amnesty ini. Pasalnya, pajak adalah sarana utama untuk membiayai berbagai program pemerintah dalam memerangi kemiskinan, mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan rakyat.
Oleh sebab itu, Ken mengajak para pemohon dan semua pihak untuk bersama mengawal pengumpulan penerimaan negara dan menyukseskan Amnesti Pajak bagi pembangunan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Ken juga mengimbau kepada Wajib Pajak untuk segera memanfaatkan kesempatan yang ditawarkan pemerintah melalui program Tax Amnesty ini untuk mereformasi perpajakan dimasa lalu dan ke depan menjadi WP yang taat.
“Perlu kami tegaskan juga bahwa masyarakat dengan penghasilan di bawah PTKP bukan merupakan Wajib Pajak sehingga tidak perlu ikut program Amnesti Pajak,” katanya.
