Infografis
Suara.com - PDI Perjuangan meluncurkan berjudul Dua Tahun Pemerintahan Jokowi-JK Menegakkan Keadilan dan Kebhinnekaan di restoran Bumbu Desa, Cikini, Jakarta Pusat, Rabu (14/15/2016).
Ketua Bidang Hukum, HAM, dan Perundang-undangan DPP PDI Perjuangan Trimedya Panjaitan mengatakan ada lima poin penting dalam buku tersebut.
Pertama, program kerja yang sudah dikerjakan serta prestasi yang ditorehkan Presiden dan Wakil Presiden.
"Menurut kami memang presiden lebih fokus pada bidang ekonomi, khususnya pembangunan infrastruktur. Tapi dengan tetap memberikan perhatian yang besar pada bidang penegakan hukum pada tahun ketiga nanti," ujar Trimedya.
Kedua, penegakan hukum, terutama sektor ekonomi, tindak pidana korupsi, delik penistaan agama, dan pembahasan RUU Nomor 15 Tahun 2013 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme menjadi UU serta pilkada serentak tahun 2017.
Ketiga, persoalan penyelesaian HAM yang selalu menjadi polemik setiap pergantian pemerintahan. Trimedya menuturkan pemerintah Jokowi-JK mendorong penuntasan pelanggaran HAM berat yang terjadi di masa lalu.
"Presiden Jokowi dalam rapat terbatas di Istana Negara pada Selasa 5 Januari lalu telah menegaskan masalah ini akan dituntaskan dan memastikan bakal membentuk Komite Rekonsiliasi untuk menyelesaikan," kata dia.
Keempat, tindak pidana korupsi yang masih menjadi penyakit akut di negara ini. Gerakan pemberantasan korupsi perlu dievaluasi secara terus menerus.
"Rata-rata penanganan korupsi sampai dengan pengadilan yang dilakukan KPK berjumlah 60-70 kasus. Ini merupakan jumlah yang kecil jika dibandingkan dengan rata-rata 7.000 tiap tahunnya," tuturnya.
Kelima, menjelaskan bahwa pilkada serentak pada masa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK merupakan tahapan politik yang penting untuk memperkuat dukungan lembaga dan politik bagi upaya penegakan hukum. Serta dapat memperkuat kinerja apabila kepala daerah yang telah terpilih memiliki integritas, transparan, dan akuntabel.
