Infografis
Suara.com - Kepolisian Republik Indonesia sudah mengetahui adanya indikasi kucuran dana untuk mendukung upaya makar. Hal ini menyusul penangkapan terhadap 11 tokoh yang kemudian dijadikan tersangka kasus dugaan upaya makar, penghinaan terhadap Presiden, dan pelanggaran UU tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
"Iya ada (anggarannya)," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Polri Komisaris Besar Polisi Rikwanto di lapangan Monas, Jakarta Pusat, Selasa (6/12/2016).
Lalu, berapa besaran dana yang telah dicairkan untuk kegiatan tersebut, Rikwanto tidak mau membeberkannya.
"Ada memang anggaran yang dicairkan. Saya tidak memberikan rincian karena masuk materi penyidikan. Cukuplah (jumlahnya)," kata Rikwanto.
Rikwanto tidak mau terlalu jauh bicara tentang aliran dana tersebut. Pasalnya, hal ini sudah masuk ke materi penyidikan sehingga tak bisa dibeberkan ke publik.
Rikwanto hanya menggambarkan bahwa jumlahnya masuk kategori banyak.
Kepolisian telah menetapkan 11 tokoh menjadi tersangka. Mereka diciduk di beberapa lokasi berbeda menjelang aksi damai pada Jumat (2/12/2016).
Mereka yang dikenakan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang Perbuatan Makar dan Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Makar yakni mantan anggota staf ahli Panglima TNI Brigadir Jenderal (purn) Adityawarman Thaha, mantan Kepala Staf Komando Cadangan Strategis Angkatan Darat (purn) Kivlan Zein, Sri Bintang Pamungkas, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Bidang Ideologi Rachmawati Soekarnoputri, aktivis Ratna Sarumpaet, Ketua Bidang Pengkajian Ideologi Partai Gerindra Eko Suryo Santjojo, aktivis Solidaritas Sahabat Cendana Firza Husein, dan tokoh buruh Alvin Indra Al Fariz.
Sedangkan yang dikenakan Pasal 107 Juncto Pasal 110 Juncto Pasal 87 KUHP tentang Perbuatan Makar dan Pemufakatan Jahat untuk Melakukan Makar dan Pasal 28 UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yakni Ketua Komando Barisan Rakyat Rizal Izal dan Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta Utara Jamran.
Musisi yang juga calon wakil Bupati Bekasi Ahmad Dhani dikenakan Pasal 207 KUHP tentang Penghinaan terhadap Penguasa.
