Infografis
Pemerintah Indonesia tengah berjuang agar diterima menjadi anggota tidak tetap Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa Bangsa periode 2019-2020. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Wiranto mengatakan Indonesia telah banyak mendapatkan dukungan dari anggota DK PBB untuk masuk sebagai anggota tidak tetap.
"Itu terus berlangsung, secara detail nanti silahkan tanya sama Menlu. Tentu perjuangan itu (menjadi anggota tidak tetap DK PBB) kita lanjutkan, karena itu suatu kepercayaan dari banyak anggota Dewan Keamanan," kata Wiranto di Jakarta, Senin (5/12/2016).
Salah satu upaya yang menunjang agar dapat masuk sebagai anggota DK PBB, Indonesia terus berperan aktif berkontribusi mengirimkan pasukan dalam misi perdamaian.
"Karena itu juga terkait pada posisi kita untuk terus mengirimkan pasukan perdamaian. Pengiriman itu merupakan bagian dari poin-poin yang kita kumpulkan agar bisa menempati posisi yang terhormat tersebut," ujar dia.
Indonesia telah berkampanye untuk pencalonan sebagai anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020. Kampanye tersebut telah dilakukan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno Marsudi di hadapan 200 tamu undangan di Markas Besar PBB, New York, September lalu.
Sebelumnya, Menlu Retno mengatakan Indonesia memiliki postur yang membuatnya layak menjadi anggota tidak tetap DK PBB. Indonesia adalah negara berpenduduk keempat terbesar dunia, negara demokrasi terbesar ketiga dunia serta negara berpenduduk muslim terbesar dunia.
Suara.com - Selain itu, Indonesia juga termasuk dalam sepuluh negara penyumbang terbesar bagi pasukan pemeliharaan perdamaian PBB. Jumlah perwakilan RI di luar negeri yang mencapai 132 perwakilan dapat membantu Indonesia memahami dengan baik situasi di lapangan.
Pemilihan anggota tidak tetap DK PBB periode 2019-2020 akan dilaksanakan pada Juni 2018. Indonesia bersaing dengan Maladewa untuk memperebutkan satu kursi yang dialokasikan bagi Negara Asia Pasifik.
