Indonesia Rencana Kirim Pasukan Misi Perdamaian

Senin, 05 Desember 2016 | 12:10 WIB
Indonesia Rencana Kirim Pasukan Misi Perdamaian
Menlu Retno Marsudi memberikan pernyataan di depan pers mengenai kabar penyanderaan tujuh WNI awak Kapal Charles 001, di Kementrian Luar Negeri, Jakarta, Jumat (24/6).[Suara.com/Oke Atmaja]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Wiranto rapat koordinasi dengan Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi, Senin (5/12/2016). Rapat ini membahas mengenai pengiriman pasukan TNI dan Polri untuk misi perdamaian PBB.

‎"Rapat ini adalah rapat koordinasi untuk deployment personel Indonesia di dalam pasukan perdamaian untuk misi pemeliharaan perdamaian," kata Retno kepada wartawan di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat.

Dia menjelaskan Indonesia merupakan salah satu negara yang berkontribusi sangat besar dengan mengirimkan pasukan untuk misi perdamaian di negara-negara konflik.‎ Selain mengirimkan personel, Indonesia juga mengirimkan alaat utama sistem persenjataan (Alutsista) dalam misi perdamaian tersebut.

"Jadi sebagaimana teman-teman ketahui bahwa Indonesia sebagai salah satu kontributor terbesar atau negara yang memberikan personelnya. Tidak hanya mengirimkan personilnya untuk misi perdamaian, tapi kita juga men-deploy peralatan alutsista untuk misi-misi perdamaian di 10 negara.‎ Dan dalam rapat tadi kami melakukan koordinasi untuk mempertebal komitmen Indonesia dan juga menjaga sustainabilitasnya," ujar dia.

Lebih lanjut, kata Retno, Pemerintah Indonesia juga telah membuat Road Map untuk menjaga misi perdamaian tersebut secara berkelanjutan.

‎"Karena itu rapat tadi untuk koordinasi guna sustainabilitasnya agar komitmen itu terjaga dengan baik," tutur dia.

‎Selain itu, lanjut dia, Indonesia menjaga komitmen untuk menjaga perdamaian dunia dengan terlibat mengirim pasukan. Ditargetkan Indonesia nanti masuk dalam Dewan Keamanan (DK) PBB pada 2019-2020.

"Kita konsisten mengenai kontribusi kita, dan kontribusi yang sudah kita lakukan tidak salah kalau kita kapitalisasi untuk dijadikan pendukung atau aset di dalam perjuangan kita untuk running di dalam DK PBB 2019-2020," tandas dia.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI