Infografis
Suara.com - Ketua DPD Partai Nasdem Jakarta Pusat, Lathifa Al Anshori, membenarkan pihaknya menyewa sejumlah bus Transjakarta untuk mengantarkan peserta aksi "Kita Indonesia" ke area Car Free Day, Jalan M. H. Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (4/12/2016) pagi.
Lathifa menjelaskan, pihaknya langsung menyewa bus ke salah satu pihak swasta yang juga merupakan operator bus Transjakarta.
"Perusahaan yang menyewakan bus itu adalah perusahaan swasta dan boleh tipe bus itu untuk disewakan. Itu kan APTB (Angkutan Perbatasan Terintegrasi Bus TransJakarta), bukan busway," ujar Lathifa saat dihubungi wartawan, Minggu (4/12/2016).
Untuk diketahui, bus yang disewa partai Nasdem berwarna biru dan berlogo Transjakarta. Sedangkan APTB saat ini tidak lagi bekerjasama dengan PT. Transportasi Jakarta, sehingga otomatis bus-bus APTB sudah tidak ada lagi yang menggunakan logo Transjakarta.
Baca Juga: Aksi "Kita Indonesia"
Menurut Lathifa, pihaknya tidak tahu kalau bus yang disewa ternyata bus yang biasa beroperasi di jalur-jalur Transjakarta.
"Tim saya hanya menyewa ke pihak swasta. Rupanya itu yang dikirim (bus Transjakarta). Cukup banyak mas yang kami sewa," ujar dia. "Yang jelas kami sudah mengikuti prosedur penyewaan bus-bus ini ke pihak yang punya bus.".
Sebelumnya, PT. Transportasi Jakarta telah menerima laporan dari masyarakat bahwa salah satu operator bus Transjakarta memanfaatkan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional.
"Dari foto dan laporan masyarakat ada bus operator tertentu yang gunakan bus dengan logo Transjakarta di luar rencana operasional. Dari pelapor belum diketahui apakah bus dipasangkan atribut partai tertentu," kata Direktur Utama PT. Transjakarta, Budi Kaliwono, melalui pesan tertulisnya.
Dikatakan Budi, pihaknya akan memanggil operator terkait. Setiap bus yang dikontrak Transjakarta atau berlogo Transjakarta, kata dia, hanya boleh digunakan untuk operasional Transjakarta.
Baca Juga: Jika Indonesia Gagal Jadi Juara Umum, Prabowo:"Kita Harus Legowo"
Jika terbukti bersalah, Budi akan memberikan sanksi tegas. Mulai dari denda, sanksi administratif dan yang terberat hingga pemutusan kerja sama kedua belah pihak.
