Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung sampai sekarang belum menerima Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap sepuluh tokoh politik yang ditangkap Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan makar dengan memanfaatkan aksi damai 2 Desember.
"SPDP belum, kan baru tadi pagi (penangkapannya). Kita tunggu tindak lanjut penyidikan oleh Polri, nanti bermuaranya kemari juga," kata Jaksa Agung H. M. Prasetyo di Jakarta, dikutip dari Antara, Jumat (2/12/2016).
Kendati demikian, kata dia, jika melihat dari informasi mereka sudah punya maksud sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP.
Pasal 107 KUHP menyebutkan, (1) Makar dengan maksud untuk menggulingkan pemerintah, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.
(2) Para pemimpin dan para pengatur makar tersebut dalam ayat 1, diancam dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara paling lama dua puluh tahun.
Prasetyo mengaku hanya mengikuti pemberitaan saja.
"Kalau melihat yang ditayangkan di YouTube salah seorang ditangkap itu. Mereka sudah punya maksud sesuai yang dirumuskan dalam Pasal 107 KUHP. Jadi kita tunggu dari Polri kita tinggal menindaklanjutinya saja," kata dia.
Kesepuluh orang yang ditangkap polisi kini sudah dijadikan tersangka. Mereka sekarang sedang diperiksa di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat.
Dari hasil pemeriksaan sementara, mereka diduga memiliki niat memanfaatkan momen aksi doa bersama 2 Desember untuk menguasai gedung DPR dan MPR. Selain itu, terungkap pula bahwa ada komunikasi di antara mereka dalam upaya mewujudkan keinginan mereka.
"(Mereka) punya tujuan tidak sejalan, ingin menguasai Gedung DPR, MPR. Bisa jadi memanfaatkan momen (aksi hari ini) 212," tuturnya.
Sepuluh orang tersangka, di antaranya calon wakil bupati Bekasi Ahmad Dhani, Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Rachmawati Soekarnoputri, dan Ratna Sarumpaet.
