Infografis
Suara.com - Komite Anti Pungli dan Suap Indonesia (KAPSI) mengapresiasi Komisi Pemberantasan Korupsi yang telah bertindak cepat menindaklanjuti laporan terkait dugaan gratifikasi atau suap-menyuap dalam revisi Peraturan Pemerintah (PP) 52 Tahun 2000 tentang penyelenggaraan telekomunikasi.
"Dalam laporan yang telah kami sampaikan sebelumnya kepada KPK, kami menduga terjadi persekongkolan jahat antara regulator dengan operator telekomunikasi tertentu," kata Ketua Umum KAPSI, Nur Arifin dalam siaran persnya, Kamis (1/12/2016).
Menurut Nur, pejabat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) diduga bersekongkol dan menerima gratifikasi dari operator telekomunikasi asing yaitu Indosat, XL, dan China Telecom, dengan tujuan merevisi PP tersebut, terutama yang terkait kewajiban berbagi jaringan dan frekuensi (network sharing dan frequency sharing).
"Kepada KPK, kami telah menyampaikan laporan dan pandangan kami bahwa dampak dari revisi PP 53 dan 53 Tahun 2000 kami nilai sangat membahayakan kedaulatan bangsa serta mengancam pertahanan dan keamanan negara, karena sektor telekomunikasi akan secara bertahap dikuasai sepenuhnya oleh asing," katanya.
Katanya, revisi dua PP tersebut juga mengancam gagalnya program akselerasi pembangunan infrastruktur strategis secara lebih merata di seluruh tanah air termasuk telekomunikasi guna memperkuat konektivitas antarwilayah dan memperkecil ketimpangan dan kesenjangan sosial.
"Langkah KPK yang telah mengirim tim penyelidikan untuk meminta keterangan pejabat Kominfo sebagai regulator pada tanggal 29 Nopember 2016 sangat tepat untuk mengungkap persekongkolan jahat antara regulator dengan operator telekomunikasi tertentu," katanya.
Pihaknya menyarankan tidak hanya regulator yang harus diselidiki oleh KPK. Tapi, operator telekomunikasi yang diduga menjadi dalang dari revisi dua PP juga harus diselidiki.
"Ungkap juga dugaan aliran dana gratifikasi dari operator telekomunikasi kepada regulator dengan melakukan pembayaran terhadap lembaga konsultan yang digunakan," katanya.
Terakhir kata Nur, sehubungan revisi sedang dalam pengawasan KPK karena adanya dugaan kuat terjadi gratifikasi oleh operator telekomunikasi kepada regulator, maka pihaknya meminta KPK untuk menyampaikan surat kepada Presiden Joko Widodo untuk membatalkan proses revisi peraturan tersebut.
"Sudah waktunya Presiden Joko Widodo untuk mengevaluasi dan memberhentikan Rudiantara sebagai Menteri Komunikasi dan Informatika, karena kebijakannya untuk merevisi PP 52 dan 53 Tahun 2000 sangat bertentangan dengan visi Nawa Cita," kata Nur.
