Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi akan memanggil ulang adik bekas Menpora Andi Mallarangeng, Andi Zulkarnaen Mallarangeng (Choel), sebagai tersangka kasus dugaan korupsi pembangunan Pusat Pelatihan, Pendidikan, dan Sekolah Olahraga Nasional di Hambalang, tahun anggaran 2010-2012, minggu ini. Seharusnya, Choel diperiksa Kamis (24/11/2016), tapi ketika itu pengacara mengatakan Choel tidak bisa datang karena sakit.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum Partai Demokrat Roy Suryo mempercayakan kepada proses hukum.
"Kalau itu hak KPK. Kalau misalnya Jaksa Agung baru memeriksa Dahlan Iskan, itu hak penegak hukum. Saya percaya penegak hukum itu tegas tidak hanya ke bawah, tapi ke atas," kata Roy, Selasa (29/11/2016).
KPK menetapkan Choel menjadi tersangka pada 16 Desember 2015. Choel terakhir diperiksa sebagai tersangka di KPK pada 15 Januari 2016 dan sampai sekarang belum ditahan.
Meski proses hukum terkesan lama sekali, Roy tidak mau berandai-andai mengapa itu bisa terjadi.
Menurut Roy masyarakat dapat menilai sendiri kinerja aparat penegak hukum.
"Kita serahkan kepada masyarakat, biarkan masyarakat menilai bagaimana penegak hukum ini menjalankan hukum sebaik-baiknya. Saya mencoba melihat bahwa apa yang dilakukan itu biarkan saja masyarakat yang menilai. Masyarakat bisa menilai sendiri, di balik itu ada apa," tutur bekas Menteri Pendidikan dan Olahraga era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.
Dalam dakwaan terhadap Andi Mallarangeng, Choel disebut sebagai perantara pemberian uang 550 ribu dollar AS kepada Andi dari mantan Kepala Biro Keuangan dan Rumah tangga Kementerian Pemuda dan Olahraga sekaligus Pejabat Pembuat Komitmen Kemenpora Deddy Kusdinar.
Uang itu dalam dakwaan disebut diberikan secara bertahap yaitu Rp2 miliar diterima oleh Choel di kantornya dari PT. Global Daya Manunggal, Rp1,5 miliar diterima oleh Choel dari Global Daya Manunggal melalui mantan Sekretaris Menteri Pemuda dan Olahraga Wafid Muharam dan Rp500 juta diterima Choel Mallarangeng dari Global Daya Manunggal melalui Mohammad Fakhruddin.
Global Daya Manunggal adalah salah satu perusahaan subkontraktor yang mengerjakan proyek Hambalang, sedangkan Fakhruddin adalah staf khusus Andi Mallarangeng. Uang itu digunakan untuk keperluan operasional Menpora, pembayaran tunjangan hari raya untuk protokoler Menpora, pembantu dan pengawal di rumah dinas menpora dan rumah kediaman Andi serta akomodasi dan pembelian tiket pertandingan sepak bola piala AFF di Senayan dan Malaysia serta pertandingan tim Manchester United untuk rombongan Menpora serta anggota Komisi X DPR.
Atas perbuatannya, Choel disangkakan melanggar Pasal 2 atau Pasal 3 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP.
Pasal itu mengatur tentang orang yang melanggar hukum, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya jabatan atau kedudukan sehingga dapat merugikan keuangan dan perekonomian negara dan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan ancaman pidana penjara seumur hidup atau semaksimal 20 tahun denda paling banyak Rp1 miliar.
Dalam pemeriksaan 4 Maret 2013 lalu, Choel mengaku sudah mengembalikan uang 550 ribu dolar AS tersebut.
Perkara ini merupakan pengembangan korupsi pembangunan proyek P2SON Hambalang sebelumnya yang sudah menjerat Andi Mallarangeng selaku pengguna anggaran, Deddy Kusdinar selaku Pejabat Pembuat Komitmen saat proyek Hambalang dilaksanakan dan mantan Direktur Operasional 1 PT. Adhi Karya (persero) Teuku Bagus Mukhamad Noor dan mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum.
