Infografis
Suara.com - Politikus PDI Perjuangan Eva Sundari menilai pandangan Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono dalam artikel yang dimuat media massa Rakyat Merdeka pada Senin, 28 November 2016, dengan judul Pulihkan Kedamaian dan Persatuan Kita sangat normatif.
"Menurutku oke, tapi normatif banget ya, dan timingnya telat banget," kata Eva, Selasa (29/11/2016).
Eva menyebutnya terlambat karena sekarang situasi politik nasional menjelang aksi 2 Desember sudah mulai kondusif.
"Lain waktu semoga tulisannya diarahkan untuk pencegahan. Dan sebagai intelektual, beliau paham kapan waktu tepat untuk menyelamatkan dengan intervensi di level pencegahan dan saya yakin beliau tahu dan mampu. Semoga yang akan datang perpecahan tidak terulang lagi karena ada kemauan pencegahan," kata Eva.
Eva mengatakan Yudhoyono selalu berhati-hati dalam mengambil langkah. Pandangan Yudhoyono yang sekarang disampaikan melalui artikel menunjukkan sikap tersebut.
"Pak SBY selalu hati-hati karena ahli siasat strategi. Penuh kalkulasi, tapi kan beliau bukan pengamat yang berjarak dari materi tulisan jadi kitalah yang harus paham memposisikan beliau yang ibaratnya lembaga riset sekaligus konsultan. Jadi bagian dari tulisan," tutur anggota Komisi XI DPR.
Dalam artikel yang dimuat Rakyat Merdeka, Yudhoyono antara lain kembali mengklarifikasi informasi yang tak menguntungkan dirinya dan partainya terkait aksi 4 November.
Saya masih ingat ketika saya melakukan klarifikasi atas informasi (baca: fitnah) yang sampai ke pusat kekuasaan bahwa seolah Partai Demokrat terlibat dan SBY dituduh membiayai Aksi Damai 4 November 2016, saya diserang dan “dihabisi” tanpa ampun. Tetapi, mengamati situasi yang berkembang saat ini, saya pikirkan tak baik jika saya berdiam diri.
Di bagian lain, dia menilai memburuknya situasi sosial dan politik sekarang ini, sebenarnya bisa dicegah. Hanya saja, menurut Yudhoyono, barangkali penanganan masalah utamanya di waktu lalu kurang terbuka, kurang pasti, dan kurang konklusif.
"Nampaknya sudah terlanjur terbangun mistrust (rasa tidak percaya) dari kalangan rakyat terhadap negara, pemimpin dan penegak hukum. Sudah ada trust deficit. Karenanya, menurut pandangan saya saat ini prioritasnya adalah mengembalikan kepercayaan rakyat terhadap negara. Dengan pendekatan yang bijak dan komunikasi yang tulus dan tepat, diharapkan bisa terbangun kembali kepercayaan rakyat terhadap negara dan pemerintahnya," demikian tulis Yudhoyono.
