Infografis
Kepala Divisi Hubungan Masyarakat Mabes Polri, Inspektur Jenderal Boy Rafli Amar mengatakan Polri berencana berkoordinasi dengan para serikat buruh seperti Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI). KSPI memang berencana akan melakukan aksi demonstrasi pada 2 Desember nanti.
Menurut Boy, bila buruh akan menyampaikan aspirasinya dengan agenda yang berbeda, Polri menyarankan dilakukan di hari lain. Sebab pada 2 Desember mendatang sudah ada aksi ormas Islam dengan agenda Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI. Aksi 2 Desember sendiri disepakati hanya melakukan dzikir dan shalat Jumat berjamaah di Lapangan Silang Monumen Nasional.
"Misal dari kelompok KSPI buruh kan, buruh pengen unjuk rasa juga, apakah ini agendanya sama atau tidak. Nanti kita ajak bicara kami sarankan hari lain yang berbeda," kata Boy, Selasa (29/11/2016).
Boy menambahkan bila ada massa pendemo yang berkumpul diluar kawasan Monas pada 2 Desember nanti, dinilainnya bukan dari GNPF - MUI tersebut.
Baca Juga: Mendagri Tak Larang PNS, TNI, Polri, Ikut Doa Bersama 2 Desember
"Itu sudah disepakati bukan agenda dari GNPF, prinsipnya kami persuasif seperti halnya unjuk rasa. Kalau ada di luar Monas, protap pengamanan unjuk rasa itu berlaku. Kami akan lihat apakah ini bagian dari dzikir akbar atau punya agenda sendiri. Tapi Polri mengimbau Kalau mereka ada yang punya agenda di luar kegiatan itu, itu tidak melakukan di hari yang sama. Silakan dipilih hari lain. Hal ini agar tidak terjadi perbedaan," ujar Boy.
Mantan Kapolda Banten tersebut menegaskan bahwa pada aksi 2 Desember mendatang, agar tidak ada massa diluar GNPF yang mendompleng sehingga berpotensi terjadi tindakan anarkis.
"Yang diharapkan polri hanya tertib saja, nggak ada larangan unras. Kalau melanggar hukum ya, ada aturan hukumnya. Saya rasa protap masalah kriminal sudah ada, jadi tidak ada masalah yang sekarang ini. kami ajak ke semua pihak jangan mendompleng untuk tujuan negatif," kata Boy.
Berdasarkan kesepakatan, GNPF - MUI dan Polri, demonstrasi akan dipusatkan di kawasan Monumen Nasional. Kesepakatan ini berbeda dari rencana semula di Jalan Sudirman dan Jalan M. H. Thamrin.
Demonstrasi 2 Desember mengangkat isu penahanan terhadap Gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama Ahok. Semula, gerakan tersebut akan demonstrasi di Jalan M. H. Thamrin sampai Jalan Sudirman dengan cara salat Jumat berjamaah.
