Cek Fakta
Suara.com - Pelaksana tugas Gubernur Jakarta Sumarsono menepis informasi yang menyebutkan dia telah mengacak-acak program pembangunan yang dicanangkan Basuki Tjahaja Pumama (Ahok) dan Djarot Saiful Hidayat. Sumarsono menegaskan selama Ahok-Djarot cuti untuk mengikuti kampanye pilkada Jakarta periode 2017-2022, tak sedikitpun mengubah program yang telah disusun.
"Ngacakin program yang mana. Kembali ke yang bersangkutan sudah baca belum, kalau baca hanya komentar, kan susah. Jadi tidak ada seperempat pun bergeser dari yang diprogramkan," kata Sumarsono saat hadir dalam acara peringatan hari ulang tahun Korps Pegawai Republik Indonesia di lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Selasa (29/11/2016).
Sumarsono mengatakan selama ini hanya menyesuaikan anggaran dengan program agar lebih tepat.
"Cuma dipertajam ditingkat yang tidak signifikan, karena penyesuaian saja, kecil-kecilan dan penambahan. Pembahasan ini diketuai BPKAD, sekda, di-backup oleh bappeda, apa yang diusulkan itu yang dibahas," katanya.
Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri menambahkan penyesuaian tersebut untuk menghormati legislatif yang juga punya andil dalam penyusunan program dan anggaran. menurut dia usulan DPRD harus tetap dipertimbangkan.
"Kalau ada yang dibahas itu semata-mata menghargai dinamika oleh DPRD. Karena APBD ini milik berdua, milik eksekutif dan legislatif. Apa yang diusulkan eksekutif tidak mutlak harus seperti itu. Ada hal yang diakomodasikan DPRD, karena dari masyarakat, maka harus diakomodasikan. Jadi ini pada kepancing, padahal belum baca," kata Sumarsono.
Sebelumnya, Ahok keheranan setelah tahu sebagian programnya diubah Sumarsono yang hanya menggantikan posisinya selama tiga bulan cuti kampanye.
"Bagaimana plt (pelaksana tugas gubernur) yang datang, tiga bulan masuk, mengubah semua program saya. Bagaimana mengubah semua program saya, lalu saya masuk, harus mengerjakan APBD yang dibuat orang lain?" kata Ahok.
Program yang diubah Sumarsono, di antaranya pemberian hibah kepada organisasi kemasyarakatan Badan Musyawarah Betawi yang sebelumnya akan dihentikan Ahok karena terlibat politik praktis.
Ahok khawatir pada 12 Februari 2017 setelah kembali menjabat sebgai gubernur harus menjalankan program yang dibuat Sumarsono. Itu sebabnya, Ahok memberi peringatan kepada Sumarsono agar kembali kepada peran sebagai pelaksana tugas.
