Infografis
Suara.com - Peneliti Pusat Kajian Politik Universitas Indonesia Sri Budi Eko Wardani menilai konsolidasi yang dilakukan Presiden Joko Widodo dalam sebulan terakhir sebagai wujud antisipasi atas isu makar yang berkembang menjelang demonstrasi 2 Desember di Ibu Kota Jakarta. Jokowi konsolidasi dengan para pemuka agama, militer, sebagian ketua partai, dan dunia usaha.
"Sebetulnya itu wujud antisipasi terhadap rumor yang ada, apakah demo makar atau kudeta atau sebetulnya ada hal lain, yang dianggap dapat mengganggu stabilitas politik dan keamanan," kata Sri kepada Suara.com, Minggu (27/11/2016).
Sri menilai langkah Kepala Negara dalam merespon rumor tersebut tergolong cepat agar tidak terus menerus berkembang.
"Presiden menahan supaya (rumor) tidak meluas, karena itu pendekatan elite yang dipakai, pendekatan terhadap simpul-simpul elite yang terkait langsung atau tidak langsung dengan katakanlah ormas atau tokoh yang ingin lakukan rencana demonstrasi 2 Desember itu," kata Sri.
Pendekatan yang dilakukan dapat dikatakan efektif untuk upaya pencegahan. Contohnya setelah pemerintah melakukan pertemuan dengan tokoh Majelis Ulama Indonesia, tak lama kemudian MUI mengimbau masyarakat untuk jangan demonstrasi. MUI menegaskan bahwa tak mempunyai keterkaitan dengan rencana demonstrasi 2 Desember, meski organisasi yang menggalang demonstrasi tersebut memakai embel-embel MUI.
"Kan MUI dipegang duluan. Lalu MUI katakan tidak perlu lagi ada demonstrasi. Dengan demikian kan menjadi tidak relevan lagi dengan penyebutan pengawal fatwa MUI itu," kata dia.
Sri mengatakan konsolidasi yang dilakukan Presiden Jokowi selama ini untuk menunjukkan bahwa isu yang diangkat dalam demonstrasi nanti sudah tidak relevan.
"Kalaupun itu demo tetap terjadi. Artinya secara opini publik, ini kegiatan sebagai bentuk partisipasi, silakan. Tapi secara muatan politik sudah sangat rendah. Saya pikir yang mau dituju supaya yang berkembang demo itu tidak relevan," kata Sri.
Sri menambahkan entah rencana makar atau kudeta itu benar atau tidak, safari politik yang dilakukan Presiden selama ini sekaligus ingin menunjukkan kekuatan pemerintah.
"Tunjukkan bahwa saya masih ada, masih kerja," kata dia.
Lebih jauh, Sri mengatakan isu makar atau kudeta yang dikait-kaitkan dengan demonstrasi 2 Desember berbeda dengan peristiwa 1998-1999.
"Kalau bicara sekarang dengan 98 dan 99, sekarang kan relatif tidak jadi isu nasional. Kan indonesia tidak hanya jakarta, walau Jakarta menjadi center politik. Konteks politik, ekonomi beda, terutama ekonomi. Kalau 98 kan kondisi politik diperburuk dengan ekonomi. Soeharto tidak bisa atasi, lagu legitimasi politik menjadi hancur," kata dia.
Sri menilai isu makar yang muncul jelang 2 Desember bisa dilihat dari berbagai macam perspektif.
