Infografis
Dari kedua indikator tersebut, digabungkan menjadi presentase kenaikan upah sebesar 8,25 persen Ddan sekalipun serikat pekerja terus menuntut diperbaikinya perhitungan KHL tapi kkebijakan dari pemerintah pusat sendiri yang mengharuskan KHL harus disurvei untuk revisi dengan waktu 5 tahun sekali.
"Penetapan komponen KHL itu memang harus dievalusasi 5 tahun sekali. Hal ini tercantum dalam PP 78 tahun 2015. Apa yang dilakukan oleh Provinsi Jabar dan rekan-rekan di kabupaten/kota masih belum klop dengan keinginan serikat pekerja," kata dia.
"Padahal peraturan ini diturunkan dari Presiden, kemudian kepada Menteri tenaga kerja. Di sisi pemerintah provinsi, itu tidak mungkin diubah sebelum ada pergantian peraturan yang baru. Jadi, kita melaksanakan berdasarkan peraturan sekarang," lanjut dia. (Antara)
