Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan sudah menyerahkan nama-nama calon duta besar kepada pihak DPR untuk diuji kepatutan dan kelayakan. Di antara orang yang akan diangkat adalah Tantowi Yahya dan Yuddy Chrisnandi.
"Sudah diserahkan ke DPR," kata Presiden Jokowi usai melepas ekspor biji mete ke Eropa di PT Comextra Mayora Makassar, Sabtu (26/11/2016).
Presiden Jokowi yang didampingi Kepala Kantor Staf Kepresidenan Teten Masduki, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti dan Mentan Amran Sulaiman, menyatakan tidak tahu kapan fit and proper test dilakukan.
"Enggak tahu, tanya ke DPR," katanya.
Ia juga menyatakan lupa berapa orang yang diajukan menjadi dubes baru, namun ia menyebut banyak.
"Banyak, macam-macam. Ada yang dari profesional, peneliti, ada yang karir dari Deplu sendiri, ada mantan menteri, ada dari Setpres," katanya.
Ketika ditanya siapa pengganti Kasetpres Darmansjah Djumala, Presiden mengatakan belum diputuskan.
"Belum. Wong yang ini masih fit and proper test. Nunggu, nunggu dari DPR," katanya.
Sebelumnya beredar nama-nama calon dubes yaitu:
1. Tokyo - Arifin Tasrif
2. Athena - Ferry Adamhar
3. Bogota - Priyo Iswanto
4. Canberra - Kristiarto Legowo
5. Dili - Sahat Sitorus
6. Jenewa - Hasan Kleib 7. Kabul - Mayjen Dr. Ir. Arief Rachman (Unhan)
8. Kolombo - Ngurah Ardiyasa
9. Kiev -Prof Dr Yuddy Chrisnandi (mantan Menpan)
10. Manama - Nur Syahrir Rahardjo
11. Roma - Esti Andayani
12. Seoul - Umar Hadi
13. Wina - Darmansjah Djumala
14. New Delhi - Arto Suryo-di-puro
15. Dhaka - Rina Soemarno
16. Amman - Andy Rachmianto
17. Bratislava - Wieke Adiwoso
18. Dar Es Salam - Prof. Radar Pardede
19. Wellington - Tantowi Yahya (Golkar)
20. Zagreb - Komjen (Pol) Sjahroedin
21. Astana - Rachmat Pramono
22. Tunis - Ikrar Nusa Bhakti (peneliti)
23. Kuala Lumpur - Rusdi Kirana (Anggota Wantimpres/pengusaha).
Saat dihubungi suara.com Minggu pagi, Ketua Komisi I DPR Abdul Kharis Almasyhari tidak membantah data itu. Namun data tersebut belum sampai ketangannya untuk dilakukan uji kelayakan dan kepatutan.
"Saya juga dapat dari postingan teman-teman seperti itu. Surat presiden sudah di pimpinan DPR, belom sampai ke komisi," kata dia.
