Infografis
Suara.com - Ketua tim kampanye pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat, Prasetio Edi Marsudi, mendukung polisi menuntaskan proses hukum terhadap kelompok warga yang selama ini menghadang dan menolak kampanye Ahok-Djarot.
"Ya silakan saja proses hukum berjalan, kami ikutin saja. Jadi harus ada tahap ketuntasan," ujar Prasetio di rumah untuk kampanye, Jalan Lembang, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (23/11/2016).
Pernyataan Prasetio untuk menanggapi keputusan Polda Metro Jaya menetapkan warga berinisial NS menjadi tersangka kasus penghadangan terhadap Djarot ketika kampanye di Kembangan Utara, Jakarta Barat.
Sekretaris DPD PDI Perjuangan DKI Jakarta menambahkan semua pasangan kandidat memiliki hak yang sama untuk mensosialisasikan program kerja kepada masyarakat dan kegiatan tersebut dilindungi oleh undang-undang.
"Kita juga punya hak yang sama sebagai pasangan calon, kenapa harus dihadang? Kita cari siapa sih biang keladinya," kata dia.
NS diduga melanggar Pasal 187 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Setiap orang yang dengan sengaja mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling singkat satu bulan atau paling lama enam bulan dan atau denda paling sedikit Rp600 ribu atau Rp6 juta.
Saat ini, polisi masih menelusuri NS dan kemungkinan adanya orang di belakang dia.
