Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengatakan keputusan Partai Golkar untuk mengangkat Ketua Umum Partai Golkar Setya Novanto menjadi ketua DPR lagi merupakan urusan internal partai dan Parlemen.
"Itu urusannya Partai Golkar, dan urusan internal DPR," kata Jokowi menanggapi pertanyaan wartawan di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/11/2016).
Jokowi menghormati mekanisme DPR dalam menetapkan ketua.
"Dasar hukum penetapan Ketua DPR kan oleh rapat paripurna DPR, itu wilayahnya DPR," ujar dia
Pada Kamis (17/11/2016) pekan lalu, Novanto diundang Presiden ke Istana Merdeka. Ketika ditanyakan apakah dalam pertemuan itu membahas tentang pergantian ketua DPR, Jokowi kembali menekankan hal tersebut merupakan ranah partai dan Parlemen.
Kepala Negara juga tidak menjawab pertanyaan mengenai apakah pengangkatan Novanto tersebut terkait dengan peristiwa menjelang demonstrasi 2 Desember serta isu makar.
"Jawabannya itu urusan internal Partai Golkar, itu urusan internal DPR," kata dia.
Kemarin, Ketua Harian Partai Golkar Nurdin Halid mengatakan Novanto akan dikembalikan posisinya menjadi ketua DPR lagi. Sebelumnya, Novanto mundur dari kursi pimpinan DPR karena tersangkut kasus Papa Minta Saham.
"Sudah bulat. Tinggal tunggu waktu melihat perkembangan politik," kata Nurdin, Senin (21/11/2016).
Nurdin mengungkapkan keputusan tersebut diambil dengan mengacu pada putusan Mahkamah Konstitusi tentang alat bukti dalam kasus Papa Minta Saham. Putusan MK dikuatkan dengan Mahkamah Kehormatan Dewan yang tidak memberikan hukuman kepada Novanto.
Nurdin mengatakan masalah ini nantinya akan dikomunikasikan oleh pihak yang berkompetensi untuk menyampaikannya. Dia menambahkan hasil keputusan DPP juga sudah disampaikan kepada Dewan Pembina Partai Golkar dan akan disampaikan kepada Dewan Kehormatan Partai Golkar serta Dewan Pakar Partai Golkar.
"MK jelas yang pernah dipersoalkan tidak mendasar dan tidak memiliki kekuatan hukum. Tindakan hukum saat itu jadi batal. Dan, MKD nggak pernah menghukum. Maka harkat martabat perlu dijaga dan dikembalikan. Itu yang sedang dikaji di DPP," ujar Nurdin.
Nurdin yakin Ade Komarudin akan menerima keputusan tersebut. Ade merupakan politikus Golkar yang kini menjabat ketua DPR. Dulu dia menggantikan posisi Novanto menjadi ketua DPR setelah Novanto mundur.
"Dia akan taat azas. Dia senior, bukan karbitan," kata Nurdin.
