Infografis
Suara.com - Partai Politik mengapresiasi usulan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meminta anggaran keuangan parpol ditingkatkan menjadi Rp9,3 Triliun dari sebelumnya yang hanya Rp13 Miliar. Dengan dana sebesar itu, Partai politik menilai akan semakin menguatkan pilar demokrasi di Indonesia.
"Saya berterima kasih teman-teman KPK melakukan kajian mendalam dalam rangka menguatkan demokrasi dalam pilar politik. Jadi format konstruksi berpikir yang dikembangkan dalam diskusi adalah bagaimana membangun format politik ke depan. Dan jadi bagian yang terpenting itu sistem pendanaan," kata Sekretaris Jenderal Golkar, Idrus Marham di gedung KPK, Jalan Rasuna Said, Jakarta Selatan, Senin (21/11/2016).
Idrus mengapresiasi pernyataan Direktur Pencegahan KPK, Pahala Nainggolan yang mengatakan bahwa peningkatan dana buat parpol, karena parpol dinilai sebagai pilar demokrasi yang diatur dalam konstitusi. Oleh karena itu, dana Rp9,3 Triliun, yang setengahnya dibiayai oleh negara menjadi gambaran konkret bahwa negara ikut berperan dalam penguatan pilar demokrasi tersebut.
"Yang perlu dikedepankan adalah tata kelola pendanaan parpol. Implikasinya adanya kedewasaan dan independensi parpol ke depan dalam rangka bangun demokratisasi. Kita anggap KPK yg paling pasti bicara uang. Kalau pihak-pihak lain bicara uang pasti ada apanya," kata Idrus.
Hal serupa juga disampaikan oleh Sekretaris Jenderal Demokrat, Hinca Panjaitan. Menurutnya, apa yang dikaji yang kemudian diusulkan oleh KPK tersebut akan memberikan semangat yang besar kepada partai.
"Ini jadi semangat yang besar. Khusus mengenai pilkada serentak yang terjadi dari tahun lalu sampai hari ini dan kedepan itu perlu energi yang besar dari penyelenggara hingga pengawasnya yaitu salah satunya KPK. Jadi kami usahakan ini akan betul-betul integritasnya terjaga," kata Hinca.
Sementara untuk pengawasan, KPK mengatakan sudah membahasnya. Dengan pengawasan KPK nantinya, pengelolaan keuangan Parpol semakin baik.
"Kajian ini lumayan komprehensif termasuk mengatur sistem pengawasannya. Oleh karena itu hadir juga dari BPKP. Ketika APBN masuk ke keuangan parpol pasti ada audit disitu. Jadi Parpol harus siapkan diri untuk persiapkan tata kelola annggaran belanjanya. Kalau seandainya ditemukan kesalahan, KPK akan bekerja sebagaimana biasanya. Oleh karena itu, untungnya banyak, karena sekarang sistem keuangan parpol belim baik, maka tata kelola jika dibantu negara akan baik," kata Komisioner KPK, Laode M Syarif.
