Megawati Minta Izin Jokowi Temui Para Ketua Partai Pro Pemerintah

Senin, 21 November 2016 | 17:00 WIB
Megawati Minta Izin Jokowi Temui Para Ketua Partai Pro Pemerintah
Presiden Joko Widodo dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri makan siang di Istana Merdeka, Jakarta [suara.com/Erick Tanjung]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News
Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri meminta Presiden Joko Widodo untuk rutin bertemu dengan para ketua partai.
 
"Saya juga meminta kepada Presiden nanti ada pertemuan antara ketua umum (partai). Seperti kemarin kan saya bertemu dengan ketua umum Partai Golkar (Setya Novanto), lalu mungkin beberapa hari ini saya akan bertemu dengan beberapa partai pendukung Presiden. Itulah permintaan saya pada beliau," kata Megawati dalam jumpa pers di beranda belakang Istana Merdeka, Jakarta, Senin (21/11/2016).
 
Megawati juga meminta izin kepada Jokowi untuk berdialog dengan semua partai pendukung pemerintah, termasuk dua partai politik yang baru belakangan bergabung ke dalam koalisi yaitu Golkar dan Partai Amanat Nasional.  Tujuannya, untuk konsolidasi agar pemerintahan semakin kokoh.
 
"Saya minta izin supaya saya bisa bertemu, berkomunikasi lagi, karena KIH (Koalisi Indonesia Hebat) kan sudah tidak ada. Dan dari KMP (Koalisi Merah Putih dari parpol lawan Jokowi saat pilpres 2014) sendiri sudah ada dua partai yang masuk ke pemerintahan. Dalam hal seperti ini memang, seperti saya kemarin bertemu dengan Pak Novanto (ketua Golkar), sebagai partai yang masuk belakangan tentunya juga harus bisa memperkuat jalannya pemerintahan," ujar dia. 
 
Mega mengatakan pernah meminta semua partai pengusung pemerintahan yang dulu tergabung dalam Koalisi Indonesia hebat untuk kompak di pemilihan-pemilihan kepala daerah, namun ternyata hal itu tak mudah dilakukan.
 
"Begitu juga tentunya bagaimana dengan PAN, PPP, PKB yang dewasa ini kalau kita mengetahui mereka mengikuti pilkada dengan pencalonan yang berbeda. Padahal pada waktu-waktu yang lalu sebetulnya saya sudah mengatakan bahwa baiknya kalau tadinya sudah bersatu di dalam sebuah penguatan di pemerintahan, ya seharusnya juga di dalam pilkada-pilkada yang ada kita bisa bersama-sama. Tetapi adalah hak partai untuk menentukan hal-hal seperti itu (beda pilihan kandidat kepala daerah)," kata dia. 

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI