Infografis
Ketua Yayasan Pendidikan Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri menuding pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla berada di bawah tekanan kepentingan negara asing. Katanya, pernyataan itu didasarkan pada penguasaan sumber daya alam Indonesia yang semakin banyak dikuasai oleh negara lain.
"Mereka mengobrak-abrik NKRI, UUD 1945. NKRI ini telah dikuasai bangsa asing, kesejahteraan jauh dari yang kita harapkan. Kita terjebak dalam perangkap kapitalisme global," kata Rachmawati dalam acara Konsolidasi Tokoh Nasional dengan tema 'Kembali ke Kiblat Bangsa' di Aula Dr. Ir. Soekarno, Universitas Bung Karno, Jalan Kimia, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (20/11/2016).
"Kita terpinggirkan. Eksploitasi sumber daya alam terus digerus. Jokowi cs sudah terbelenggu dengan kapitalis," Racmawati menambahkan.
Sementara itu, Rachmawati juga mengaku menaruh curiga pada buruh Cina yang masuk ke Indonesia. Katanya, bisa jadi buruh-buruh itu adalah intelijen Cina yang sengaja dikirim ke Indonesia untuk memantau situasi di dalam negeri.
"Saya mendengar kabar sekian juta orang Cina diimpor masuk ke Indonesia sebagai buruh. Padahal itu hanya kedok, bisa jadi sebenarnya intelejen. Karena apa? Pada 4 November ada laporan, ada kapal perang Cina merapat di Tanjung Priok," ujar Rachmawati.
Menurut dia, hal ini semakin membuktukan bahwa Presiden Jokowi sudah terperangkap ke dalam kepentingan imperialisme timur, yang tidak lain adalah Cina.
Ia juga mengatakan, hal ini tidak terlepas dari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Gubernur DKI Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Masyarakat kita sengsara. Pejabat kita sudah ada yang bersikap fasis, rasis. Ini menjadikan pemerintah masa lalu kembali. Kita mendengar adanya dukungan untuk Ahok dari Cina. Menjadi agen berlangsungnya struktur kolonialisme," tutur Rachmawati.
Sebab itu, Rachmawati mengajak rakyat Indonesia untuk terus mengawal pemerintahan Presiden Jokowi.
"Kita harus serius, pejabat nasional harus sesuai dengan kiblat dasar. Perlu dan sangat perlu kita lakukan konsolidasi. Lakukan aksi. Menyatakan sikap kepada pemerintahan Jokowi," kata Rachmawati.
