Infografis
Ketua Umum PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri secara serentak memanggil elit PDIP untuk lakukan rapat koordinasi di Kantor Dewan Pimpinan Pusat di Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016). Namun ternyata, tidak hanya jajaran elit yang berada di jajaran pengurus saja yang hadir. Kader PDIP yang sudah duduk di pemerintahan pun turut hadir.
Seperti Sekretaris Kabinet, Pramono Anung yang datang ingin memberikan laporan tentang situasi politik DKI dan nasional. Dimana, Jokowi ingin menerapkan langkah-langkah khusus dalam memerangi aktor politik yang ingin mengacaukan.
"Pak Pramono Anung menyampaikan bagaimana langkah-langkah Bapak Presiden mengingat apa yang terjadi di DKI bahwa ada pihak-pihak lain yang mencoba mengalihkan kepada isu-isu yang tidak kondusif bagi stabilitas politik nasional kita," kata Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto di gedung DPP, Jalan Diponegoro, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (17/11/2016).
Berbeda dengan Pramono Anung, kehadiran kader PDIP lainnya dari eksekutif, seperti Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly memberikan laporan lain.
Baca Juga: Ridwan Saidi Sebut Jokowi dan Ahok Kembar Siam Beda Telor
"Demikian juga Pak Laoly menyampaikan bagaimana sikap pemerintah dalam menegakkan hukum tersebut. Kita mengedepakan supremaai hukum. Itu tadi yang disampaikan," katanya.
Sementara kader Perempuan andalan PDIP yang sekarang menjadi Menteri Koordinator Pemberdayaan Manusia dan Kebudayaan, Puan Maharani melaporkan komitmen Presiden Jokowi untuk membangun revolusi mental. Selain itu juga, meningkatkan kesejahteraan sosial guna mengatasi berbagai kesenjangan yang terjadi di tengah masyarakat.
"Pak Tjahjo Kumolo memberikan penjelasan sebagai Mendagri. Tantangan-tantangan pemerintahan ke depan, kemudian juga terkait dengan agenda strategis menyukseskan pemilu serentak, pemilu legislatif dan presiden yang akan dilakukan secara bersama-sama," kata Hasto.
Dan kata Hasto, rapat koordinasi tersebut sebagai bagian dari tiga pilar kelembagaan PDIP yang dibahas secara rutin. Dimana seluruh ketua DPD partai mendapatkan informasi menyeluruh terhadap situasi nasional dan tugas-tugas partai yang dijalankan.
