Infografis
Ketua DPD Golkar DKI Jakarta Fayakhun Andriadi menegaskan, Golkar tetap konsisten mengusung Gubernur DKI Jakarta Basuk Tjahaja Purnama (Ahok) dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta 2017.
Menurutnya, saat ini mesin partai Golkar sedang bergerak untuk berdialog dengan warga. Mayoritas warga, kata Fayakhun, menginginkan Ahok menjadi Gubernur DKI Jakarta lagi.
"Golkar terus melakukan konsolidasi mesin partai di 30.246 RT di Jakarta, kami berdialog dengan masyarakat, silent majority di Jakarta masih menginginkan Ahok," kata Fayakhun dihubungi, Jakarta, Selasa (15/11/2016).
Dia pun menyangsikan ketika disebut masyarakat melakukan penolakan terhadap Ahok ketika melakukan kampanye. Sebab, menurutnya, penolakan Ahok dilakukan oleh orang-orang yang 'mengatasnamakan' warga ternyata bukanlah warga asli.
"Ahok ditunggu-tunggu oleh warga yang akan didatangi, tapi ditolak oleh kelompok yang 'mengatasnamakan' warga. Warganya sendiri juga jadi jengkel. Sekarang ini banyak 'Kelompok-kelompok' di wilayah, yang mengatasnamakan warga," kata Anggota Komisi I DPR ini.
Menurutnya, tindakan seperti ini tidak sehat untuk perjalanan demokrasi. Sebab, Fayakhun menilai, semua orang berhak saling bertemu dan mengenal tanpa dihalang-halangi oleh kelompok tertentu, apalagi mengatasnamakan warga.
"Kejadian siang ini di Mampang menarik, Djarot bertemu warga lalu mau diusir sekelompok orang. Malah kelompok tersebut (yang menolak) yang diusir warga. Ini fakta," kata dia.
Dia jadi curiga jadwal blusukan kampanye pasangan Ahok-Djarot Syaiful Hidayat dimanfaatkan oleh sekelompok orang untuk melakukan penolakan tersebut. Dia juga curiga ada aktor yang sengaja menggerakannya karena bentuk penolakannya selalu sama.
"Timses kan melaporkan jadwal blusukan Ahok-Djarot setiap hari, dan data tersebut terbuka untuk umum. Rupanya ada yang 'mengintip' jadwal tersebut. Karena di tempat kita turun, selalu sudah ada 'sekelompok orang' membawa pengeras suara, dan 'nyanyiannya' sama yaitu menolak," tuturnya.
Dia pun mempercayakan kepada pihak kepolisian untuk mengawal proses demokrasi ini agar berjalan dengan sehat. Dia yakin Polda Metro Jaya juga sudah punya laporan, data dan fakta tentang mobilisasi atas kelompok-kelompok yang sikapnya anti demokrasi.
"Kita serahkan kepada polisi untuk mengawal proses demokrasi berjalan dengan sehat. Kami percayakan pada Polda," kata Fayakhun.
