Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Partai Amanat Nasional PAN Eddy Soeparno menilai tidak ada upaya politisasi terkait pengerahan massa dalam gerakan 4 November untuk menuntut Gubernur non aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) diproses hukum dalam kasus dugaan penistaaan agama.
"Tidak ada politisasi. Andai kata ada anak bangsa siapapun yang melakukan penistaan agama apapun di manapun di nusantara mana pun reaksinya akan sama karena ini menyangkut akidah kesucian agama. Saya tidak merasa ini dipolitisasi," kata Eddy di Hotel Bidakara, Gatot Subroto, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016)
Dia juga yakin Presiden Joko Widodo tidak akan melindungi Ahok terkait kasus dugaan penodaan agama. Presiden, menurutnya sudah menyampaikan kepada Polri agar proses hukum kasus Ahok dilakukan secara objektif dan terbuka.
"Kita percayakan saja, aparat kita kredibel apalagi sudah ada perintah dari presiden agar cepat tegas dan transparan," katanya.
Namun, Eddy enggan menanggapi mengenai teknis gelar perkara kasus Ahok terbuka terbatas yang rencananya digelar pada Selasa (15/11/2016) depan.
"Gini saya tidak mau masuk ke teknis penyidikan, karena itu masuk ranah hukum," kata Eddy.
Dia mengaku menyerahkan proses hukum kepada pihak kepolisian mengenai teknis gelar perkara tersebut.
"Prosesnya bagaimana seperti apa tata cara itu tentu akan ditaati oleh penegak hukum. Jadi kalau ada kekhawatiran akan dilanggar, penegak hukum paling tahu soal penegakan hukum," kata Eddy.
