Infografis
Suara.com - Presiden Joko Widodo mengaku heran dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak 2017, semua perhatian dan energi politik lebih banyak di Jakarta. Padahal daerah yang mengikuti Pilkada serentak pada Februari 2017 nanti tidak hanya Provinsi DKI Jakarta, namun ada 111 daerah di seluruh Indonesia, yang terdiri dari pemilihan calon Gubernur-Wakil Gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Wali Kota-Wakil Wali Kota.
"Tapi kenapa energi dan konsentrasi kita hanya habis di Jakarta? Apa hitung-hitungannya. Apa kalkulasinya?
Kalau ada masalah yang berkaitan dengan hukum (merujuk kasus penistaan agama oleh petahana cagub DKI Jakarta, Ahok), ya sudah serahkan pada proses hukum," kata Jokowi dalam pidato di Rapat Pimpinan Nasional Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel Bidakara, Pancoran, Jakarta Selatan, Minggu (13/11/2016).
Dia menjelaskan, sebelum peristiwa demonstrasi pada 4 November lalu yang mendesak Pemerintah untuk mengusut kasus dugaan penistaan agama oleh Ahok, pihak Kepolisian telah melakukan proses hukum seperti pemeriksaan sejumlah saksi dan meminta keterangan saksi ahli. Jokowi pun menegaskan dalam kasusus tersebut dirinya tidak akan melakukan intervensi.
"Sejak awal, sebelum demo sudah saya sampaikan, (kasus dugaan penistaan agama) silahkan diproses di wilayah hukum. Kalau saya disuruh intervensi, ya tidak lah. Begitu sekali saya intervensi proses hukum, yang lain-lain akan datang ke saya. Pak, itu intervensi pak, lalu datang lagi, pak itu intervensi, pak. Apa seperti itu yang kita mau? Dan saya tidak mau seperti itu," ujar dia.
Jokowi menambahkan, proses hukum dalam kasus Ahok mengenai dugaan penistaan agama masih berjalan. Penanganan kasus dugaan penistaan agama tersebut juga tidak mudah, maka dari itu ia meminta semua pihak untuk menyerahkan semuanya kepada pihak berwajib.
"Memang belum selesai, bahkan proses itu ada yang dua tahun, setahun ada, enam bulan ada. Tapi sudah saya sampaikan saat itu, proses ini akan cepat, tegas dan transparan. Mau ditambahi apa lagi kata-katanya kalau sudah seperti itu?" tutur dia.
Jokowi mengaku, yang membuat dia lebih heran adalah kenapa masalah Pilgub DKI tentang kasus Ahok, namun yang dituntut untuk bertanggung jawab dirinya selaku Presiden. Jokowi mengisyaratkan ada kekuatan atau aktor politik tertentu yang sengaja ingin menggoyang dirinya yang menjabat sebagai kepala negara saat ini. Namun Jokowi tak menjelaskan secara gamblang.
"yang lebih heran, ini kan masalah DKI, urusan DKI, lah kok urusannya digeser ke Presiden, ke saya. Coba kita pakai kalkulasi nalar saja, ini ada apa? Lah kalau saya sih senyam senyum saja," kata dia.
Oleh karena itu, Jokowi mengingatkan kepada semua pihak untuk tetap memegang teguh Pancasila sebagai ideologi bangsa dan sebagai alat pemersatu. Sebab, kata dia, ketatanegaraan Indonesia sangat menghargai kebhinekaan.
"Dan tugas kita adalah menjaga bersama. Saya sebagai Presiden, sebagi kepala negaraharus menjaga agar prinsip-prinsip dalam pancasila tetap utuh. Yang mayoritas saya ajak untuk melindungi minoritas, tetapi yang minor juga hargai yang mayoritas, ya sama-sama saling menghargai, saling menghormati," tandas dia.
