Infografis
Suara.com - Para kyai dan ulama dari pondok pesantren wilayah Banten dan Jawa Barat berharap kepada Presiden Joko Widodo untuk bersikap netral dalam menangani kasus dugaan penistaan agama yang dituduhkan kepada Gubernur Jakarta nonaktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).
"Kami minta Presiden beri instruksi yang ekstra ke kepolisian agar bisa kerja secara profesional, tidak pandang bulu. Kami apresiasi presiden sangat menerima pesan dari kami," kata Kyai Ahmad Ruhiyat, pengasuh pondok pesantren At Tarbiyah, Karawang Jawa Barat, usai pertemuan para kyai dan ulama dengan Presiden Jokowi di Istana Negara, Kamis (10/11/2016).
Para tokoh agama juga meminta Presiden terus menerus membangun konsolidasi dengan seluruh kyai dan ulama agar jangan terjadi demonstrasi 25 November sebagai kelanjutan demonstrasi 4 November.
"Kami mohon agar Presiden menindaklanjuti, komunikasi dengan tokoh dan ulama ini terus dilakukan, terutama dengan habaib, agar demo tidak terulang apalagi, ditunggangi sehingga akan merugikan bangsa kita," ujar dia.
Kyai Ahmad menilai meskipun Jokowi terlambat mengajak para kyai dan ulama bertemu, dia tetap mengapresiasi usaha Presiden untuk menciptakan situasi yang kondusif.
"Kami sampaikan ke Presiden bahwa ini (pertemuan dengan para ulama) terlambat, tapi lebih baik dari pada tidak sama sekali. Kami juga tekankan ke Presiden supaya demo tidak terulang lagi, nanti tanggal 25 November (rencana demonstrasi) yang di medsos sangat ramai itu, proses hukum terhadap Basuki Tjahaja Purnama harus dipercepat," kata dia.
Kyai Ahmad mengatakan dialog antara Presiden Jokowi dan kyai serta ulama tadi berlangsung santai, semua bebas mengemukakan pandangan.
"Kami sampaikan semuanya. Di antara kami semuanya diberikan kesempatan bicara oleh Presiden, kami bicara bebas, tidak formil. Kalau bisa keluarkan uneg-uneg apa saja terkait kasus Ahok," tutur dia.
